Takut Citra Jadi Buruk, Dedi Mulyadi Belum Akui Temuan Purbaya Soal Dana Mengendap Triliunan

TRIBUN-TIMUR. COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan memecat pegawainya berkenaan dengan pengumuman Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya soal uang triliunan mengendap.

Purbaya menyebut, uang tersebut mengendap di bank sentral, datanya dari Bank Indonesia. 

Namun saat pengumuman, Dedi Mulyadi justru membantah. 

Dedi Mulyadi menantang balik Purbaya untuk buka-bukaan. 

Dedi Mulyadi tidak mau citranya jadi buruk. 

Tidak mau citra daerah Jawa Barat jadi tidak baik karena pengumuman Purbaya tersebut. 

Dedi menilai pernyataan Purbaya soal pemda menyimpan dana APBD di bank, dapat menggiring opini terhadap daerah.

Seolah-olah, kata Dedi, daerah bisa dianggap tidak becus dalam mengelola anggaran.

Hal itu dianggap Dedi bisa berdampak buruk pada daerah-daerah yang benar-benar bekerja secara baik.

"Ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik. Sehingga, tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," tutur Dedi.

"Ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya, kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya," imbuhnya.

Pecat Pegawai

Langkah pertama yang dilakukan Dedi adalah memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar. "Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Rabu (22/10/2025).

Selain memanggil pejabat internal, Dedi juga menjadwalkan untuk bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencocokkan data yang dimiliki.

Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri data yang menjadi polemik tersebut.