Inikah Tujuan Amir Uskara 'Mati-matian' Dukung Mardiono Jadi Ketum PPP?

TRIBUN-TIMUR.COM – Usaha Amir Uskara mendudukkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP) membuahkan hasil.

Imam Fauzan anak Amir Uskara diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030.

Penunjukan  oleh Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

Amir Uskara adalah mantan calon Bupati Gowa, namun gagal pada Pilkada 2024.

Amir Uskara pimpinan sidang Muktamar ke-10 PPPP klaim Mardiono terpilih sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

Mardiono aklamasi pada hari pertama Muktamar X PPP, Sabtu (27/9/2025).

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.

Sebelum Muktamar ke-10, PPP Sulsel mendukung Mardiono.

Ketua Bappilu PPP Sulsel, Yusran Sofyan, menyebut keputusan itu diambil melalui Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) bersama 24 DPC se-Sulsel.

Bappilu singkatan Badan Pemenangan Pemilu.

Ini adalah sebuah badan atau divisi khusus dalam struktur internal partai politik yang dibentuk menjelang pemilihan umum (pemilu).

Muskerwil, adalah forum atau rapat kerja diadakan sebuah organisasi di tingkat provinsi (wilayah).

“Keputusan dukungan ke Pak Mardiono adalah hasil Muskerwil. Ini sudah bulat dari DPW dan 24 DPC,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Yusran menilai kegagalan PPP lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024 bukan semata tanggung jawab ketua umum.

“Bagi kami, kegagalan PPP adalah kegagalan bersama dari banyak unsur. Bukan hanya terletak pada Pak Mardiono,” tegasnya.

Ia juga menyebut ada komitmen dari Mardiono memberikan posisi strategis di DPP kepada kader dari Sulsel dan kawasan Indonesia Timur.

Meski sempat mengusung nama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, sebagai figur potensial, arah dukungan berubah dalam dua pekan terakhir.

“Ketua DPW PPP Sulsel memberi petunjuk bahwa kita tetap mendukung Pak Mardiono,” ungkap Yusran.

Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan, juga memastikan seluruh suara dari Sulsel solid ke satu nama.

“Dari 24 kabupaten/kota ditambah 1 provinsi, total kami punya 40 suara. Dan saya jamin, 40 suara PPP Sulsel solid ke satu nama,” katanya.

Ia menegaskan, target utama adalah mengembalikan PPP ke parlemen pada Pemilu 2029.

“Siapa pun ketua umum atau sekjen, targetnya adalah membawa PPP kembali ke DPR RI,” tegas Imam.

Ketua DPP PPP, Muhammad Aras, sempat mendukung Andi Amran Sulaiman sebagai Caketum.

Ia menilai Amran memiliki popularitas tinggi dan kapasitas untuk mendongkrak elektabilitas partai.

“Kalau di politik, sangat berkaitan erat dengan kepopuleran seseorang,” ujar Aras.

Namun, keputusan tetap bergantung pada kesediaan Amran untuk maju.

Imam Fauzan juga menyebut latar belakang Amran sebagai tokoh asal Sulsel menjadi nilai tambah.

“Kalau Pak Amran jadi ketua umum, tentu itu nilai plus bagi kami,” ujarnya. 

Iman Fauzan Sekjen

Imam Fauzan resmi diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030.

Penunjukan oleh Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

Langkah ini menegaskan kepemimpinan Mardiono pasca-Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, membenarkan keputusan tersebut.

SK kepengurusan disahkan setelah Mardiono mendaftarkan struktur pengurus hasil Muktamar X ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025).

“Sekjen DPP PPP (Imam Fauzan telah) menerima SK Menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP," kata Amir Uskara, Kamis (2/10/2025).

Imam Fauzan merupakan Ketua DPW PPP Sulsel dan putra Amir Uskara.

Menteri Andi Agtas mengakui telah menandatangani SK kepengurusan DPP PPP di bawah komando Mardiono.

Penandatanganan dilakukan setelah PPP mengirim surat pendaftaran ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025).

“Nah, khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” ujar Supratman.

Setelah pendaftaran, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi badan hukum untuk pengecekan.

Berdasarkan penelitian AD/ART partai, struktur kepengurusan mengacu pada hasil Muktamar IX di Makassar dan tidak berubah.

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” katanya.

Supratman mengaku belum mengetahui secara detail apakah berkas SK sudah diambil kubu Mardiono.

“Yang jelas, saya sudah menandatangani kepengurusan itu,” tuturnya.

Kepengurusan ini muncul di tengah dualisme PPP pasca-Muktamar X.

Dalam muktamar tersebut, dua kubu mengklaim aklamasi Ketua Umum, yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kericuhan sempat terjadi, termasuk aksi saling dorong, adu mulut, hingga lempar kursi.

Meski begitu, kedua kubu tetap mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. (*)