Kader PPP Bentrok di Area Muktamar, Pengurus Sulsel Terluka

 Aklamasi adalah cara pengambilan keputusan atau pemilihan secara mufakat, tanpa voting, karena semua peserta setuju terhadap satu pilihan yang diajukan.

Kubu Agus Suparmanto tolak mengakui Mardiono sebagai ketua secara aklamasi.

Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan RI (2019-2020).

Agus sebelumnya juga dicalonkan sebagai ketua umum.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.

 Keterangan berbeda disampaikan pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar.

“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” kata Qoyum Abdul Jabbar di arena utama Muktamar X PPP.

Pengamat politik sekaligus Peneliti Citra Institut Efriza mengatakan, perbedaan pendapat atas hasil aklamasi pemilihan yang sah bisa dilihat dari Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum.

“Sebagai proses politik, tentu wajar jika ada perbedaan pendapat dan dinamika internal soal kepemimpinan yang sah. Tinggal nanti dilihat SK Kementerian Hukum ke depan" kata Efriza dalam siaran persnya, Minggu (28/9/2025). 

Daripada berlarut dalam polemik itu, dia menyarankan, semua pihak menyiapkan transformasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

“Bukan hanya untuk meraup elektoral pada 2029, tetapi juga mengembangkan pasar pemilih di kalangan gen Z dan pemilih pemula,” ujar Efriza. 

Pandangan serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan.

Menurutnya, momentum Muktamar X harus menjadi titik balik PPP untuk mulai bertransformasi.

"Dengan terpilihnya Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi, ini jadi momentum yang baik untuk PPP segera bertransformasi untuk kembali ke parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029," katanya.

Hasyibulloh menambahkan, transformasi itu bisa dimulai dari penyusunan kepengurusan yang mampu membenahi internal partai.