Profil Sutinah dan Yuki Bupati - Wabup Mamuju Sulbar, ke Makassar Saat Didemo Honorer

Dalam orasinya, massa menuntut kejelasan status kerja setelah tak lagi diakomodir pemerintah daerah. 

Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan jika tidak segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang 10 sampai 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau tidak diangkat PPPK, otomatis kami akan dirumahkan,” kata Ahyar.

Para honorer menilai alasan Pemkab Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dalih tak mengusulkan mereka, tidak masuk akal.

Menurut mereka, nama-nama honorer sudah tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bahkan telah mengikuti seleksi PPPK tahap sebelumnya.

“Kami bukan tenaga fiktif. Nama kami ada di database BKN, seleksi pun sudah kami ikuti. Tapi kenapa sekarang kami tidak diakomodir? Itu yang ingin kami tanyakan langsung ke bupati,” lanjutnya.

Banyak di antara honorer dan Tekon yang sudah menggantungkan hidup puluhan tahun dari status mereka saat ini.

“Kalau diberhentikan, kami mau makan apa? Anak-anak kami sekolah bagaimana? Kami hanya menuntut kepastian, bukan muluk-muluk,” teriak seorang peserta aksi.

Massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Mamuju sekitar pukul 11.15 WITA untuk kembali menyuarakan aspirasi mereka.

Para honorer berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog agar nasib mereka tidak digantung.

“Kalau alasannya anggaran, seharusnya ada solusi. Jangan sampai kami yang sudah lama mengabdi justru jadi korban kebijakan,” ucap Ahyar.

Massa aksi khawatir akan kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah.

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang sampai 10 hingga 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau kami tidak diangkat PPPK paruh waktu, otomatis akan dirumahkan,” kata Koordinator Lapangan aksi, Ahyar, saat berorasi.

Para honorer menilai, alasan Pemkab Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dasar tidak mengusulkan mereka, tidak masuk akal. 

Pasalnya, mereka mengaku telah terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sudah mengikuti proses seleksi PPPK tahap satu dan dua.