Sosok Sarmuji Sekjen Partai Golkar Tak Setuju Pembentukan Undang-undang Anti Flexing

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Sarmuji Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar.

Sarmuji, menanggapi wacana pembentukan Undang-Undang (UU) Anti-Flexing, belakangan ini muncul di ruang publik. 

Ia menilai, tidak semua hal sederhana harus diatur melalui regulasi setingkat undang-undang.

“Saya belum membayangkan, hal yang sederhana tidak perlu diatur, ruwet ya, jangan semua diatur Undang-Undang gitu loh,” ujar Sarmuji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Ia menilai, persoalan perilaku pamer harta (flexing) lebih tepat dikembalikan pada ukuran kepatutan diri masing-masing individu, terutama para pejabat publik. 

Menurutnya, setiap partai politik pun bisa membuat aturan internal untuk mengendalikan sikap anggotanya.

“Ini kan masalah ukuran kepatutan diri saja, pasti masing-masing partai bisa melakukannya, bisa membuat code of conduct, bisa membuat landasan etis supaya masing-masing anggotanya itu memiliki ukuran kepatutan diri,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sarmuji menegaskan bahwa pengingat akan pentingnya sikap etis dan sederhana perlu terus diberikan, khususnya kepada anggota DPR RI.

“Dan itu perlu terus menerus diingatkan kepada anggota DPR RI,” pungkasnya.

Diusulkan Ahmad Dhani

Diketahui, usulan ini keluar dari mulut Legislator Partai Gerindra yang juga musisi Ahmad Dhani.

Dia mengusulkan dibuatnya undang-undang anti-flexing agar para pejabat tidak pamer tanpa empati ke rakyat. 

Dhani melempr usulan ini pada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra. 

"Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco, bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China, dan Bang Dasco setuju," kata Dhani di rumah Presiden Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025) malam.

Sosok Sarmuji