Bangunan Baru Kantor DPRD Sulsel Butuh Rp900 Miliar, Cicu: Bentuk Perhatian Pak Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah pusat akan kucurkan anggaran pembangunan Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk memperbaiki gedung DPRD di berbagai daerah pasca aksi unjuk rasa berujung kericuhan.

Gedung DPRD Sulsel hangus dibakar massa demonstran.

Beberapa barang DPRD juga dijarah.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengaku bersyukur atas kabar dari Kementerian PU tersebut. 

"Alhamdulillah pemerintah pusat memberikan atensi yang luar biasa terhadap kondisi pasca demo yang lalu," katanya, Kamis (4/9/2025).

Ia mengaku, saat ini kondisi fiskal daaerah masih sangat sempit sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Apalagi, untuk melakukan perbaikan gedung DPRD yang dinilai membutuhkan anggaran besar.

"Ini adalah bentuk perhatian pak presiden kepada pemerintah daerah dengan langkah yang cepat untuk mensupport pembangunan kembali kantor DPRD," jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Muh Saleh, mengatakan, tahun ini juga perencanaan untuk perbaikan gedung DPRD Sulsel akan dikerjakan.

"Saat ini kami masih menyiapkan administrasi persuratan kementrian," katanya.

Bahkan, kata Saleh, mereka juga akan menyusun Detail Engginering Design (DED) untuk mempercept perbaikan Gedung.

"Untuk perencanaan DED kita akan bahas alokasix di perubahan APBD P 2025 termasuk sarana penunjangnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya akan mempercepat proses perbaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Biayanya total (perbaikan) seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp900 miliar. Hampir ya, total Rp800 (miliara) sekian. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar," katanya.

"Kalau gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia, kita juga akan renovasi," tambahnya.

Kementerian PU telah menetapkan target penyelesaian proyek perbaikan infrastruktur terdampak. 

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan tingkat kerusakan pada masing-masing fasilitas.

"Kalau susah sampai berat mungkin sekitar 6 bulanan lah, kalau berat. Kalau sedang mungkin bisa 3-4 bulan, kalau ringan ya cepat," jelasnya 

"Kalau ringan tuh kita targetkan kurang dari 1 minggu harus sudah selesai. Kayak cuma kaca-kaca rusak, itu maksimum 7 hari," tambah dia

Butuh waktu setahun bangun kantor DPRD Sulsel

Pembangunan kantor DPRD Sulsel butuh waktu setahun.

Kantor wakil rakyat di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, kini tinggal kenangan.

Bangunan megah yang dibangun pada 1997 itu luluh lantak akibat pembakaran, Sabtu (29/8/2025) dini hari.

Andi Rachmatika menyebut estimasi waktu perbaikan mengacu pada pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Dody sebelumnya menyatakan pemerintah menyiapkan hampir Rp900 miliar untuk membangun kembali gedung pemerintahan rusak akibat kerusuhan di berbagai daerah, termasuk dua gedung wakil rakyat di Makassar.

“Kalau kita dengar statement-nya pemerintah pusat, butuh waktu satu tahun sudah jadi,” kata Cicu, sapaan Andi Rachmatika, kepada Tribun Timur, Kamis (4/9/2025).

Politisi Partai Nasdem itu menyambut baik rencana bantuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi angin segar di tengah sempitnya ruang fiskal daerah.

Gedung DPRD Sulsel ludes terbakar bersama seluruh isinya.

Biaya pembangunan ulang dipastikan tidak sedikit.

“Ini sangat membantu kita. Apalagi kantor kita bukan rusak ringan, tapi seluruh bangunan terbakar dengan isi-isinya,” jelas Cicu.

Meski begitu, ia menegaskan pembangunan tidak bisa langsung dilakukan tanpa kajian teknis.

Saat ini, tim ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas) sedang melakukan uji forensik terhadap struktur bangunan.

“Soal kerusakannya berapa persen, itu lagi kita uji. Kita libatkan tim peneliti Unhas untuk melakukan uji forensik. Karena kita tidak bisa hanya melihat dari luar,” katanya.

“Walaupun tampak berdiri, strukturnya bisa saja rapuh. Itu harus diuji secara klinis, lewat laboratorium dan pemeriksaan detail,” tegasnya.

Sambil menunggu proses pembangunan, aktivitas 85 anggota dewan dialihkan ke lokasi lain.

Cicu mengakui bekerja di tempat darurat bukan hal mudah, namun meminta semua pihak bersabar.

“Kita berharap semua proses berjalan lancar. DPRD bisa kembali bekerja di kantor sendiri, tidak lagi menumpang. Tapi ya, kita harus sabar, karena waktunya memang tidak sebentar,” pungkasnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan pemerintah tidak tinggal diam.

Ia menyebut Pemkot bergerak cepat merespons insiden di Gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani.

Sejak pasca kerusuhan, Pemkot memulihkan keamanan dan ketertiban dengan koordinasi intens bersama TNI, Polri, dan optimalisasi peran Satpol PP.

Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui posko siaga di tingkat RT/RW sebagai bentuk pengamanan berbasis warga.

“Pemulihan ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kepercayaan publik. Karena itu kami menghadirkan langkah yang melibatkan semua pihak,” tegas Munafri.

Terkait dampak pembakaran kantor DPRD, Pemkot Makassar bersinergi dengan Pemprov Sulsel, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menjalankan pemulihan komprehensif.

Fokus utama diarahkan pada penanganan korban, mulai dari perawatan medis hingga pemenuhan hak keluarga.

Kesigapan Munafri terlihat saat ia memilih bermalam di Balai Kota selama tiga malam berturut-turut usai kerusuhan.

Bersama jajaran Pemkot, ia menyiagakan posko 24 jam untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dan pelayanan publik tetap terjaga.

“Makassar adalah rumah besar kita semua. Dengan kebersamaan dan saling menjaga, kita bisa memastikan pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” kata dia. (*)