Bara JP Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pro Rakyat Pasca Kerusuhan

Dari sisi ketenagakerjaan, data per Februari 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,76 persen, setara dengan 7,28 juta orang. 

Meski terjadi perbaikan, tantangan masih besar pada kelompok usia muda (15–24 tahun) dengan tingkat pengangguran mencapai 16,16 persen. Selain itu, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal, yakni 59,4 persen atau sekitar 86,6 juta pekerja, yang menandakan kualitas pekerjaan belum sepenuhnya meningkat.

Sementara itu, ketimpangan ekonomi juga menunjukkan perbaikan. 

Gini ratio pada Maret 2025 tercatat 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Namun, disparitas masih terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Di kota, Gini ratio mencapai 0,395, sedangkan di desa lebih rendah pada angka 0,299. 

Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran masih lebih terasa di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan tren positif dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan ketimpangan. 

Namun, tantangan besar masih tersisa terutama pada penguatan sektor pekerjaan formal dan upaya mengurangi pengangguran di kalangan generasi muda.

Bara JP menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. 

Namun, DPR RI dan pemerintah diminta lebih peka dan berempati terhadap persoalan rakyat.

Dalam aspek kebijakan fiskal, Bara JP menuntut pemerintah melakukan revisi dengan memprioritaskan sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. 

Pagu total belanja negara dalam RAPBN 2026 dirancang mencapai Rp3.786,5 triliun, dengan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen PDB.

Dari pagu tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) dialokasikan sebesar Rp1.498,3 triliun atau sekitar 39,5?ri belanja negara.

Anggaran kesehatan tak masuk 15 besar dengan anggaran besar. 

Anggaran pendidikan dasar hingga tinggi mencapai Rp116 triliun.