Bara JP Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pro Rakyat Pasca Kerusuhan

TRIBUN-TIMUR.COM- Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan ( Bara JP ) menyampaikan delapan poin pernyataan sikap menanggapi kondisi nasional terkini yang diwarnai aksi kekerasan, anarkisme, dan perusakan fasilitas umum di berbagai daerah.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Willem Frans Ansanay dan Sekretaris Jenderal Boy BRJ Nakasama, Rabu (3/9/2025), Bara JP menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka, baik dari masyarakat maupun aparat kepolisian. 

Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH-YLBHI) mencatat 10 orang meninggal dunia akibat demonstrasi yang berlangsung antara 25–31 Agustus 2025.

Komnas HAM juga melaporkan jumlah korban tewas selama aksi sejak 25 Agustus hingga 2 September sebanyak 10 orang.

Kemudian, kepolisian menangkap 3.337 orang dalam rentang waktu tersebut.

Kemudian, korban luka-luka, sebanyak 1.042 orang terluka dan dirawat di rumah sakit 

Organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mendoakan korban serta mengajak negara hadir melindungi rakyat.

Baca juga: 84 Anggota DPRD Sulsel Jadwalkan Rapat Paripurna Perdana di Kantor Gubernur Usai Kebakaran

Bara JP mendorong para pembantu Presiden membuka ruang dialog berkesinambungan dengan masyarakat serta menuntut penghentian narasi fitnah, hoaks, dan adu domba yang dinilai berpotensi memecah belah hubungan Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. 

Mereka menilai persatuan antar-pemimpin merupakan modal utama bangsa.

Di sisi lain, Bara JP juga meminta kementerian dan lembaga pusat mempercepat penyerapan anggaran dan transfer dana ke daerah untuk memperkuat perekonomian lokal. 

Para menteri diminta fokus menjalankan program kerakyatan Prabowo-Gibran agar manfaatnya dapat dirasakan rakyat, terutama dalam isu kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, dan ketimpangan ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan sejumlah perkembangan yang cukup signifikan.

Pada Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen, atau setara dengan 23,85 juta orang. 

Angka ini menandai penurunan dibanding periode sebelumnya dan menjadi capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Bahkan, tingkat kemiskinan ekstrem turun hingga menyentuh 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa, yang merupakan capaian terendah dalam dua dekade terakhir.