DPR RI
Daftar 12 Tunjangan Anggota DPR RI Capai Rp50 Juta Per Bulan, Prabowo Minta Hapus
Presiden Prabowo Subianto meminta kepada pimpinan DPR RI untuk menghapus beberapa tunjangan untuk anggota DPR RI.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM- Presiden Prabowo Subianto meminta kepada pimpinan DPR RI untuk menghapus beberapa tunjangan untuk anggota.
Berdasarkan dokumen yang diterima tribun-timur.com, daftar Penghasilan Bulan Agustus 2024 mencapai Rp66 juta per bulan.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dpr dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.
Baca juga: Aktivis 98 Dedi Alamsyah Ditelpon Jenderal Bintang 3 Bahas Demonstrasi Mahasiswa
Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.
Presiden Prabowo Subianto pagi tadi memanggil sejumlah menterinya dan menggelar sidang kabinet mendadak di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Sejumlah menteri dan pimpinan partai politik terlihat hadir memenuhi undangan Presiden.
Tampak Ketua Umum (PAN) PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alis Ibas, Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membenarkan adanya pertemuan dengan Presiden pada hari libur tersebut.
“Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin di Istana.
Sidang kabinet yang digelar di luar hari kerja ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah membahas situasi politik terkini belakangan ini, termasuk kericuhan dalam aksi demonstrasi ricuh di sejumlah daerah Indonesia.
Namun, Cak Imin tidak menjawab pasti agenda rapat tersebut. “Nggak tahu ini kita tunggu saja,” jelasnya.
Ia juga menyoroti soal tunjangan DPR yang dinilai publik harus ditinjau ulang.
“Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” ucapnya.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk meredam kritik masyarakat.
Berikut daftar penghasilan anggota DPR RI
| Reformasi Polri, Rudianto Lallo: Perilaku Aparat Harus Mengacu Asas Keadilan |
|
|---|
| Sosok Honorer Kementerian Agama Siti Husniaty, Calon Pengganti Rahayu Saraswati di DPR RI |
|
|---|
| Pernyataan Rahayu Saraswati Alasan Pilih Mundur dari DPR: Daripada Ngomel, Bikin Kerjaan Sendiri |
|
|---|
| RUU Perampasan Aset Dari Usulan Presiden Jokowi Kini Diambil Alih DPR RI |
|
|---|
| Kewenangan Baru Bawaslu Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dan Caleg Dibahas di Pinrang Sulsel |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.