Prof Sukri: Isu Provokator di Balik Kericuhan Tak Bisa Dibendung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi demonstrasi di Kota Makassar berujung ricuh pada Sabtu (30/8/2025) dini hari.

Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DPRD Kota Makassar hangus dibakar massa.

Puluhan mobil dan motor hangus dilalap api.

'Makassar Menyala' tagline ini bergema dengan aksi pembakaran massa ke dua kantor legislatif tingkat provinsi dan kota ini.

Pengamat Pemerintahan Prof Sukri Tamma menyebut gerakan ini merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat.

Bukan hanya di Sulsel, namun menjadi isu nasional diseluruh daerah se-Indonesia.

"Kalau kita lihat di dalam gerakan manapun, punya tujuan yang biasanya didasari pemahaman tertentu. Ini adalah sebuah indikasi kekecewaan rakyat kepada pemerintah terkait beberapa hal. Ini terakumulasi dan mendorong masyarakat dari elemen berbeda bergerak bersama," tegas Prof Sukri kepada Tribun-Timur.com pada Minggu (31/8/2025)

Beberapa pekan belakangan, masyarakat memang menghadapi ragam keputusan kontroversial pemerintah.

Mulai dari kenaikan pajak PBB P2 diberbagai daerah, pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait guru dan dosen.

Lalu gaji anggota DPR RI mencapai Rp3 juta sehari hingga aksi joget-joget anggota DPR RI yang dikecam warganet.

Ditengah situasi ekonomi masyarakat makin sulit, kemarahan memuncak sampai memantik gerakan massa.

Prof Sukri menimbang sejumlah dampak aksi anarkis massa.

Aksi anarkis hingga merusak kantor DPRD dinilai pasti menimbulkan kecurigaan.

Isu adanya provokator dibalik kericuhan tak bisa dibendung dengan situasi anarkis.

"Ketika sudah anarkis, merusak pasti ada menimbulkan kecurigaan ada pihak tertentu membuat situasi yang semestinya kondusif jadi anarkis," jelas Prof Sukri.