4 SPPG di Maros Kembali Beroperasi, 9 Masih Disuspend

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sebanyak empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disuspend Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali beropesi, Rabu (22/4/2026).

SPPG tersebut, Tompobulu Pucak, Turikale Taroada 2, Turikale Turikale dan Bantimurung Alatengae.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Satgas MBG dan pengelola SPPG, di Ruang Marusu, Kantor Bupati Maros.

Sementara itu, tercatat masih ada sembilan SPPG yang hingga kini belum beroperasi.

Delapan diantaranya ditutup akibat persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar BGN.

SPPG ditutup yakni  Lau Bonto Marannu, Lau Maccini Baji 1, Mandai Bontoa 3, Mandai Bontoa 4,  Maros Baru Baju Bodoa, Bontoa Pajjukukang, Marusu Tellumpoccoe dan Turikale Adatongeng.

Kemudian SPPG Maros Tanralili Kurusumange masih menjalani renovasi.

Korwil BGN Maros, Nur Indah mengatakan penutupan SPPG merupakan bentuk teguran keras dari BGN terhadap pengelola yang tidak memenuhi standar.

"(Penutupan) itu teguran keras dari BGN," katanya.

Ia pun mengaku heran dengan sejumlah pihak yang menuding penutupan SPPG dilakukan secara tebang pilih.

Menurutnya, seluruh SPPG diminta mengirimkan video kondisi IPAL, dan yang tidak memenuhi standar langsung disuspend.

"Saya juga kurang tahu kenapa disebut tebang pilih, karena seluruh SPPG kami minta membut video IPAL, yang tidak memenuhi standar BGN itu yang ditutup," sebutnya.

Indah menambahkan, koordinasi antara kepala SPPG dan mitra sejauh ini berjalan baik.

Namun, penindakan tetap dilakukan jika ditemukan pelanggaran.

"Koordinasi kami terbuka antara kepala SPPG dan mitra. Sebelum penutupan, pernah sih diingatkan (terkait IPAL)," sebutnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menjelaskan sejak awal seluruh SPPG memang diwajibkan memiliki IPAL.

Namun, adanya standarisasi baru dari BGN membuat sejumlah IPAL yang sebelumnya dianggap layak, kini tidak lagi memenuhi syarat.

“Dari awal semua wajib punya IPAL, tapi karena ada standar baru dari BGN yang lebih ketat, maka yang tidak memenuhi dilakukan suspend,” jelasnya.

Ia menegaskan, tidak ada dispensasi bagi SPPG yang belum memenuhi standar tersebut.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menuturkan, keberadaan IPAL sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan.

“Tidak ada dispensasi, semua harus memenuhi standar. IPAL ini penting, jangan sampai mencemari lingkungan sekitar,” tegasnya.

Chaidir menyebut, masa suspend bergantung pada kecepatan masing-masing pengelola dalam memenuhi standar IPAL.

Jika sudah sesuai, maka akan langsung disurvei oleh BGN untuk verifikasi.

Namun, proses pembangunan IPAL saat ini membutuhkan waktu karena antrean pengerjaan cukup panjang.

Di sisi lain, dari total target 48 SPPG di Maros, saat ini sebanyak 41 unit telah berdiri.

Tujuh sisanya berada di wilayah terpencil dan belum sepenuhnya menjangkau beberapa sekolah, seperti di Kecamatan Marusu, Bontoa, dan Mallawa.

Untuk SPPG yang dibangun oleh Kementerian PUPR, saat ini tinggal menunggu proses serah terima ke BGN.

Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, menambahkan pengembangan SPPG juga difokuskan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Camba, Cenrana, Mallawa, dan Marusu.

“Untuk wilayah 3T, ada 15 SPPG yang diusulkan ke BGN,” ujarnya.

Ia menyebut jumlah siswa penerima manfaat di wilayah tersebut mencapai sekitar 2.000 orang.

Penerima manfaat terbanyak berada di Kecamatan Mallawa, khususnya Kelurahan Sabila dengan 637 siswa.

Sementara di Kecamatan Cenrana, tepatnya di Desa Limapoccoe, tercatat sebanyak 11 penerima manfaat.

"SPPG di wilayah 3T akan menggunakan skema khusus berupa SPPG satelit dengan sistem pelayanan yang berbeda dari SPPG reguler," kata ketua satgas MBG Maros itu. (*)