Mahasiswa Makassar Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Tata Kelola MBG di Sulsel
Mereka menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan.
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Front Advokasi Anti Mafia MBG (FAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selasa (9/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membakar ban bekas dan sempat menutup sebagian badan jalan.
Mereka menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan.
Massa aksi mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan konflik kepentingan yang mereka nilai terjadi dalam tata kelola program tersebut.
Dalam orasinya, mereka menyinggung dugaan keterlibatan oknum koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) di salah satu kabupaten serta seorang petinggi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Sulawesi Selatan.
Aksi unjuk rasa diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi.
Perwakilan massa kemudian melakukan dialog dan menyerahkan dokumen awal yang berisi laporan serta bahan pendukung.
Jenderal Lapangan FAM, Syarif, mengatakan pihaknya mengapresiasi respons Kejati Sulsel yang menerima aspirasi masyarakat dan berkomitmen menelaah laporan yang disampaikan.
"Kami mengapresiasi komitmen Kejati Sulsel yang telah menerima dan mengatensi aspirasi masyarakat," kata Syarif dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, pihak Kejati Sulsel meminta agar seluruh dokumen dan bukti pendukung segera dilengkapi untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.
Syarif menegaskan organisasinya akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang jelas.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan transparan terhadap seluruh pihak yang dilaporkan.
"Kami akan segera melengkapi seluruh bukti pendukung yang kami miliki. Harapan kami, Kejati Sulsel dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, independen, dan transparan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa memandang jabatan maupun kedudukannya," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait aksi dan laporan yang disampaikan massa.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
| Anak Wakil Ketua DPRD Sulsel Kelola 41 Dapur MBG, LBH Makassar: Konflik Kepentingan, Hentikan! |
|
|---|
| Sosok AKBP Indra Waspada Yuda, Kapolres Parepare di Tengah Polemik Dapur MBG Polres |
|
|---|
| Dapur MBG Polres Parepare Beroperasi Sebelum Kantongi Sertifikat Sanitasi |
|
|---|
| 4 Dapur MBG di Parepare Berani Beroperasi Tanpa Sertifikat Higiene Sanitasi, Termasuk SPPG Polres |
|
|---|
| Menagih Tanggung Jawab Pidana di Balik Program MBG |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/demo-mbg-di-kejati-sulsel3.jpg)