Kodim 1422 Maros: 38 KMP Sudah Terbangun, Target 57 Unit Agustus

Ringkasan Berita:

• Maros, Sulsel menargetkan pembangunan 57 Koperasi Merah Putih (KMP) hingga 1 Agustus 2026. 
• Saat ini, 38 unit sudah mulai terbangun, tujuh di antaranya hampir rampung. 
• Komandan Kodim 1422 Maros Letkol Arm Agung Yuhono menyebut kendala utama adalah keterbatasan lahan dan cuaca. 
• Setiap KMP akan mengelola anggaran Rp3 miliar dengan unit usaha apotek, sembako, simpan pinjam, hingga gudang logistik.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sebanyak 57  Koperasi Merah Putih (KMP) ditargetkan dibangun di Kabupaten Maros hingga 1 Agustus mendatang.

Dari total target tersebut, 38 unit di antaranya telah mulai terbangun dan tersebar di sejumlah wilayah.

Komandan Kodim 1422 Maros, Letkol Arm Agung Yuhono, mengatakan sudah ada tujuh titik hampir rampung hingga 100 persen.

Tujuh KMP itu berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Desa Bonto Mate’ne, Kecamatan Mandai, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang dan Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu.

Agung menjelaskan, pemerintah daerah bersama camat memiliki peran penting dalam mendukung program tersebut.

Terutama dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan KMP.

“Bupati dan camat bertugas menyiapkan lahan untuk pembangunan,” katanya dalam media gathering di Aula Kodim Maros, Jumat (10/4/2026).

Untuk mendirikan satu unit KMP, dibutuhkan lahan yang cukup luas.

Ia menyebutkan, ukuran ideal bangunan sekitar 30 x 20 meter.

Sementara luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih mencapai 1.000 meter persegi.

“Namun jika tersedia lahan sekitar 600 meter persegi, pembangunan KMP masih memungkinkan dilakukan,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.

Salah satunya keterbatasan lahan di beberapa wilayah.

“Kendalanya itu di Turikale dan Maros Baru, karena minimnya lahan yang tersedia,” katanya.

Selain faktor lahan, kondisi cuaca juga menjadi tantangan dalam proses pembangunan.

Beberapa titik pembangunan mengalami keterlambatan akibat cuaca yang kurang mendukung.

Di sisi lain, Agung mengungkapkan setiap desa yang menjadi lokasi pembangunan KMP telah memiliki kepengurusan.

Para pengurus tersebut juga telah mengikuti pembekalan, baik di tingkat kabupaten maupun pusat.

Nantinya juga akan direkrut tenaga sarjana penggerak untuk mendukung operasional KMP.

Hal ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikelola koperasi, yang mencapai sekitar Rp3 miliar per unit beserta fasilitasnya.

"Unit usaha yang akan dikembangkan di KMP meliputi apotek, simpan pinjam, penyediaan sembako, distribusi elpiji, hingga gudang logistik," bebernya.

Setelah beroperasi, bangunan dan keuntungan koperasi tersebut akan kembali ke desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Maros, Chaidir Syam menjelaskan, seluruh desa dan kelurahan di Maros sebenarnya telah lebih dulu memiliki struktur koperasi.

Mulai dari legalitas, kepengurusan, hingga perangkat organisasi sudah terbentuk di 103 desa dan kelurahan.

“Tahun ini fokusnya pembangunan gerai. Jadi kalau lahannya sudah siap, langsung dibangunkan,” katanya

Untuk bantuan modal usaha, pemerintah daerah masih menunggu mekanisme lanjutan dari pusat.

"Rencananya, koperasi akan dihubungkan dengan lembaga perbankan untuk penguatan permodalan," tutupnya. (*)