Dinas PUTRPP Maros dan Kesehatan Kelola Anggaran Terbesar di 2026, Jembatan Pakere Prioritas

Ringkasan Berita:

• Dinas PUTRPP Maroos mendapatkan alokasi anggaran Rp118.638.810.000.
• Dinas Kesehatan Rp46.202.776.000.
• Untuk Dinas PUTRPP, pembangunan Jembatan Haji Bohari Pakare prioritas.

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUTRPP), dan Dinas Kesehatan Maros, Sulawesi Selatan menjadi pengelola anggaran terbesar 2026.

Dinas PUTRPP mendapatkan alokasi anggaran Rp118.638.810.000.

Sementara Dinas Kesehatan menerima Rp46.202.776.000.

Hal ini dikatakan Bupati Maros, Chaidir Syam kepada Reporter Tribun-timur.com, Nurul Hidayah, Kamis (27/11/2025).

"Dua pemegang anggaran terbesar yakni PUTR dan Kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas akan dijalankan menggunakan anggaran tersebut.

“Dinas PU untuk jalan, jembatan, sanitasi serta bangunan. Kalau Dinas Kesehatan dan rumah sakit: selain pembangunan fisik, juga pembelian alat kesehatan yang memang masih dibutuhkan,” katanya.

Ia menambahkan, untuk Dinas PUTRPP, salah satu kegiatan penting adalah pembangunan Jembatan Haji Bohari yang sebelumnya roboh.

“Ada beberapa tahapan, mulai dari pembersihan jembatan tersebut, pembangunan pondasi, pembangunan abutmen, hingga struktur bagian atas atau gelagarnya,” jelasnya.

Namun pengerjaannya dilakukan secara bertahap.

“Jadi akan dianggarkan pembersihan dan pembangunan pondasinya dulu,” tambahnya.

Sementara itu, di sektor kesehatan, Program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan sejak 2023 juga tetap berlanjut pada 2026.

Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp28 miliar.

“Kami masih berusaha tahun depan untuk tetap mempertahankan program UHC,” tutupnya.

Anggota DPRD Maros, Arie Anugerah, memaparkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam Ranperda APBD awalnya sebesar Rp1.398.085.156.000 dan bertambah Rp2.500.288.000 selama pembahasan, sehingga total Pendapatan Daerah menjadi Rp1.400.585.444.000.

Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,6 triliun.

“Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp375.971.000.000, sementara sisanya bersumber dari Pendapatan Transfer yang setelah pembahasan totalnya menjadi Rp1.024.614.444.000,” katanya.

Ia merinci komponen PAD mencakup Pajak Daerah Rp242.475.000.000, Retribusi Daerah Rp23.698.000.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11.000.000.000, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp98.798.000.000.

Belanja Daerah Tahun 2026 juga mengalami perubahan.

Anggaran belanja sebelum pembahasan sebesar Rp1.496.585.156.000 bertambah Rp2.500.288.000, sehingga total menjadi Rp1.499.085.444.000.

“Belanja Operasi mengalami penurunan dari Rp1.115.742.048.545 menjadi Rp1.103.916.694.345, sedangkan Belanja Modal meningkat dari Rp229.356.441.355 menjadi Rp248.682.083.555,” jelasnya.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga dicatat sebesar Rp7.000.000.000 dan Belanja Transfer Rp139.486.666.100.

Arie juga menyampaikan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 sebesar Rp100.000.000.000 berasal dari rencana pinjaman daerah, sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000 dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo.

Dengan demikian Pembiayaan Netto tercatat Rp98.500.000.000. (*)