120 Ribu Warga Maros Terdampak Kekeringan, Pemkab Turunkan Satgas Air Bersih

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Kekeringan melanda enam kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Sekitar 120 ribu warga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih.

Pemerintah Kabupaten Maros menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Penyaluran Air Bersih.

Pelepasan satgas dipimpin langsung Bupati Maros, Chaidir Syam, di halaman Kantor BPBD Maros, Kamis (4/9/2025).

Chaidir menyebut enam kecamatan terdampak yakni Bontoa, Marusu, Maros Baru, Lau, Turikale, dan Mandai.

“Dari enam kecamatan itu, sudah ada 32 desa dan kelurahan yang melaporkan kekeringan. Jumlahnya hampir 20 ribu kepala keluarga atau sekitar 120 ribu jiwa,” kata Chaidir Syam.

Mantan Ketua DPRD ini mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Maros menurunkan empat unit tangki air beroperasi setiap hari.

Jika armada belum mencukupi, Pemkab melibatkan PDAM dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Sejumlah pihak eksternal juga turut menyalurkan bantuan air bersih.

“Seperti Angkasa Pura dan PMI juga akan menyalurkan,” tambah Chaidir Syam.

Di beberapa titik Kecamatan Bontoa, suplai air bersih sudah tertangani melalui booster PDAM.

Meski fokus pada penanganan darurat, Pemkab Maros menyiapkan langkah jangka panjang.

Salah satunya melalui studi kelayakan peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air.

Chaidir menjelaskan, kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bantimurung saat ini hanya 120 liter per detik.

Baca juga: Warga Maros Ketakutan! Truk Tambang Galian C Disebut Teror Jalanan, DPRD Siapkan RDP

Rencananya kapasitas akan ditingkatkan menjadi 200 liter per detik.

“Untuk IPA Pattontongan, keterbatasannya ada pada ketersediaan air baku. Ada potensi pembangunan IPA baru di Masale, namun masih dalam proses kajian,” terangnya.

Kepala BPBD Maros, Towadeng, menyebut pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp30 juta untuk penyaluran air bersih tahun ini.

Jika anggaran habis, akan ada dukungan melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT).

“Jika Rp30 juta itu tidak cukup, maka akan ditopang oleh BTT,” jelasnya.

Penyaluran bergantung pada laporan resmi dari pemerintah desa dan kelurahan.

“Dasarnya adalah laporan dari desa atau kelurahan. Setelah itu baru bisa kami tindaklanjuti,” kata Towadeng.

Mantan Kadis Kopumdag ini menyebut, setiap laporan yang masuk akan segera diverifikasi agar distribusi air tepat sasaran.

Ia memastikan satgas bergerak cepat ke wilayah terdampak, terutama daerah yang akses sumber airnya sulit. (*)