Pendemo Kecewa Fraksi PKB Maros Tak Temui Massa, Beda Bupati dan Ketua DPRD

Mereka kemudian, duduk bersila ditengah jalan tempat massa demonstrasi menyuarakan tuntutan.

Dengan menggunakan pengeras suara milik massa, perwakilan Forkopimda menyampaikan orasi sekaligus duduk bersama dengan para demonstran.

Jenderal Lapangan Aksi, Agung Maharu, menjadi salah satu tokoh yang memimpin jalannya unjuk rasa.

Dalam orasinya, ia menekankan revisi tunjangan DPR RI yang dinilai berlebihan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Mendesak agar presiden segera mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepolisian atas tindakan represif aparat,” tegas Agung di hadapan massa.

Selain itu, Aliansi Maros Menggugat juga menuntut pemerintah segera memberantas praktik korupsi.

Mereka mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Massa juga mendorong lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada kaum buruh.

Agung turut menyinggung isu nasional, salah satunya tragedi KM 50 yang hingga kini dinilai belum ada kejelasan penyelesaiannya.

“Usut tuntas dalang tragedi KM 50. Usut pula dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi demi menjamin integritas kepemimpinan nasional,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari KSPSI Maros, Andi Ahmad Husein, lebih menyoroti isu lokal.

Ia menuntut agar Kejaksaan Negeri Maros menuntaskan kasus dugaan korupsi di BPKA Sulsel.

Selain itu, ia juga meminta Pemkab Maros segera memperbaiki jalan rusak di kawasan Pattene.

“Sudah ada korban kepala pecah akibat kondisi jalan rusak, sementara jalur itu masih digunakan pihak industri setiap hari,” ungkap Andi Ahmad.

Menanggapi berbagai tuntutan itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, menyatakan bahwa semua aspirasi akan diteruskan ke pemerintah pusat, DPR RI, dan instansi terkait lainnya.

“Semua aspirasi akan kami sampaikan. Untuk perbaikan infrastruktur, itu juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Chaidir Syam di hadapan pengunjuk rasa.