Kepala Desa Curhat Soal Koperasi Merah Putih ke Hamka B Kady

TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota DPR RI Hamka B Kady berdiskusi dengan puluhan kepala desa dari Gowa, Takalar, Jeneponto, hingga Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam temu konstituen di Kota Makassar, Sabtu (6/9/2025).

Dalam forum berlangsung hangat tersebut, berbagai persoalan desa dibahas, mulai dari infrastruktur, pertanian, pendidikan, hingga ekonomi desa.

Isu pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu pembahasan utama.

Legislator senior Partai Golkar dari Dapil Sulsel I menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah desa dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program makan bergizi gratis.

Para kepala desa menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendampingan agar bisa berjalan efektif.

Mereka juga mengingatkan tantangan dalam skema simpan pinjam yang masih menyerupai pola perbankan, sementara petani hanya bisa membayar setelah musim panen.

Menanggapi hal tersebut, Hamka B Kady berjanji mempelajari seluruh masukan yang disampaikan.

“Pembangunan desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Karena itu peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi akan terus menjadi prioritas pengawalan kami di DPR,” katanya.

Selain menyerap aspirasi, Hamka juga menjelaskan sejumlah kebijakan DPR terbaru, di antaranya penghentian tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025 serta moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025.

DPR juga menyepakati pemangkasan sejumlah tunjangan seperti listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.(*)