105 Koperasi Merah Putih di Takalar Telah Kantongi Nomor Induk Berusaha

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Aktivitas pelayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar, Sulsel, kembali normal, usai libur dan cuti bersama Iduladha 1447 Hijriah, Selasa (2/6/2026).

Pantauan di Kantor DPMPTSP Takalar, Jalan Syekh Yusuf Nomor 16, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, sekitar pukul 11.00 Wita, petugas tampak bersiaga di loket pelayanan meski jumlah masyarakat yang datang masih relatif sepi.

Sejumlah staf terlihat menempati loket pelayanan untuk melayani berbagai kebutuhan perizinan masyarakat.

Di ruang pelayanan juga terpampang daftar layanan yang dapat diakses warga.

Mulai dari Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Izin Usaha Toko Swalayan.

Selain itu, DPMPTSP Takalar melayani perizinan tenaga kesehatan, izin pendirian dan operasional sarana kesehatan, izin penyelenggaraan pendidikan swasta, izin trayek, izin reklame, izin penelitian, hingga perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha dan UMKM.

Pada hari pertama masuk kerja tersebut, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPMPTSP Takalar mengenakan seragam Korpri sebagai bagian dari peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni.

Staf Bidang Perizinan DPMPTSP Takalar, Amiruddin, mengatakan pihaknya tetap siaga memberikan pelayanan meskipun hingga siang hari belum ada masyarakat yang datang mengurus perizinan.

Menurutnya, layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) masih menjadi jenis layanan yang paling banyak diakses masyarakat.

“Biasanya yang paling banyak diurus masyarakat adalah NIB. Sampai siang ini memang belum ada warga yang datang, tetapi kami tetap standby di loket pelayanan,” katanya.

Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Perizinan sekaligus Koordinator Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Takalar, Hasnaeni, mengatakan seluruh personel pelayanan hadir dan siap memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurut dia, bidang perizinan didukung delapan personel yang terdiri atas lima ASN dan tiga tenaga non-ASN.

Empat orang di antaranya ditempatkan di loket pelayanan, sedangkan sisanya bertugas mendukung proses administrasi dan pelayanan di bagian dalam kantor.

“Seluruh personel hadir dan siap melayani masyarakat. Empat petugas ditempatkan di loket, sementara yang lainnya mendukung proses pelayanan dan administrasi,” ujarnya.

Hasnaeni memastikan pelayanan terpadu satu pintu berjalan lancar tanpa kendala berarti.