Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Makassar Dukung Appi Ganti RT/RW Tak Aktif, Minta BPM Susun Standar Kinerja

Andi Hadi menilai kebijakan tersebut harus dibarengi dengan aturan dan pedoman kerja yang jelas

Tayang:
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Ari Maryadi
Tribun-timur.com/Renaldi Cahyadi
RT RW - Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, saat ditemui di kantor sementara DPRD Makassar, Jl Hertansing beberapa waktu lalu, Andi Hadi dukung Munafri Arifuddin ganti RT dan RW tak aktif. 
Ringkasan Berita:
  • Andi Hadi Ibrahim Baso mendukung Appi mengganti ketua RT dan RW yang dinilai tidak aktif
  • Menurutnya, selama ini perlu ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi RT maupun RW agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelayanan masyarakat
  • Ia mencontohkan, masih terdapat pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab RT justru dikerjakan oleh RW, begitu pula sebaliknya

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) untuk mengganti ketua RT dan RW yang dinilai tidak aktif atau tidak mendukung program pemerintah kota.

Meski demikian, Andi Hadi menilai kebijakan tersebut harus dibarengi dengan aturan dan pedoman kerja yang jelas agar penilaian terhadap kinerja RT dan RW dapat dilakukan secara objektif.

“Saya mendukung 100 persen ungkapan Pak Wali Kota Makassar terkait dengan mengganti RT dan RW yang tidak aktif," katanya kepada Tribun Timu di Kantor sementara DPRD Makassar, Jl Hertansing, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, selama ini perlu ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi RT maupun RW agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelayanan masyarakat.

Ia mencontohkan, masih terdapat pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab RT justru dikerjakan oleh RW, begitu pula sebaliknya. 

Karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) diminta menyusun acuan kerja yang menjadi pedoman bagi seluruh RT dan RW di Kota Makassar.

“Jadi ada kejelasan terhadap RT dan RW ini apa saja yang menjadi pokok-pokok kerjanya di masyarakat," ungkapnya.

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa RT dan RW menerima insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Karena itu, menurutnya, sudah semestinya ada mekanisme pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja yang jelas.

“Penggajian RT dan RW ini memakai APBD. Artinya harus menjadi pertanggungjawaban juga bagi RT dan RW dalam mengukur kinerja mereka,” ujarnya.

Andi Hadi menegaskan keberhasilan program Pemerintah Kota Makassar sangat bergantung pada dukungan perangkat pemerintahan paling bawah, yakni RT dan RW. 

Tanpa keterlibatan aktif mereka, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat dinilai sulit berjalan optimal.

"Karena itu nanti harus ada tools atau instrumen untuk mengukur kinerja RT dan RW,” kata dia.

Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah kota dalam menyusun sistem evaluasi yang transparan dan terukur terhadap kinerja RT dan RW ke depan. 

Dengan begitu, pergantian aparatur lingkungan dapat dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyoroti banyaknya ketua RT dan RW yang dinilai belum aktif menjalankan peran di lingkungan masing-masing.

Keberadaan RT dan RW sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lingkungan.

Ia menegaskan, tidak semua RT dan RW menunjukkan kinerja yang sama.

"Saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan tidak semua RT RW aktif. Ada juga RT RW yang semau-maunya saja," kata Munafri, Selasa (9/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena pembangunan lingkungan membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Munafri mengatakan ketua RT dan RW harus mampu menjadi teladan bagi warga di sekitarnya.

"Ketua RT RW di sana harus menjadi panutan orang-orang yang ada di sekitarnya," ujarnya.

Menurut dia, seorang ketua RT maupun RW tidak hanya bertugas mengurus administrasi, tetapi juga harus mampu menggerakkan masyarakat melakukan kegiatan yang bermanfaat.

"Harus mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat buat masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyinggung program penilaian RT dan RW yang akan dilakukan secara objektif berdasarkan indikator tertentu.

Ia memastikan penilaian tersebut akan menjadi dasar untuk melihat tingkat keaktifan masing-masing wilayah.

"Indikatornya akan diukur dengan baik dan akan memastikan mana RT-RT yang aktif, mana RT yang tidak aktif," tegasnya.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved