DPRD Makassar Dukung Appi Ganti RT/RW Tak Aktif, Minta BPM Susun Standar Kinerja

Ringkasan Berita:

• Andi Hadi Ibrahim Baso mendukung Appi mengganti ketua RT dan RW yang dinilai tidak aktif
• Menurutnya, selama ini perlu ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi RT maupun RW agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelayanan masyarakat
• Ia mencontohkan, masih terdapat pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab RT justru dikerjakan oleh RW, begitu pula sebaliknya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) untuk mengganti ketua RT dan RW yang dinilai tidak aktif atau tidak mendukung program pemerintah kota.

Meski demikian, Andi Hadi menilai kebijakan tersebut harus dibarengi dengan aturan dan pedoman kerja yang jelas agar penilaian terhadap kinerja RT dan RW dapat dilakukan secara objektif.

“Saya mendukung 100 persen ungkapan Pak Wali Kota Makassar terkait dengan mengganti RT dan RW yang tidak aktif," katanya kepada Tribun Timu di Kantor sementara DPRD Makassar, Jl Hertansing, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, selama ini perlu ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi RT maupun RW agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelayanan masyarakat.

Ia mencontohkan, masih terdapat pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab RT justru dikerjakan oleh RW, begitu pula sebaliknya. 

Karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) diminta menyusun acuan kerja yang menjadi pedoman bagi seluruh RT dan RW di Kota Makassar.

“Jadi ada kejelasan terhadap RT dan RW ini apa saja yang menjadi pokok-pokok kerjanya di masyarakat," ungkapnya.

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa RT dan RW menerima insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Karena itu, menurutnya, sudah semestinya ada mekanisme pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja yang jelas.

“Penggajian RT dan RW ini memakai APBD. Artinya harus menjadi pertanggungjawaban juga bagi RT dan RW dalam mengukur kinerja mereka,” ujarnya.

Andi Hadi menegaskan keberhasilan program Pemerintah Kota Makassar sangat bergantung pada dukungan perangkat pemerintahan paling bawah, yakni RT dan RW. 

Tanpa keterlibatan aktif mereka, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat dinilai sulit berjalan optimal.

"Karena itu nanti harus ada tools atau instrumen untuk mengukur kinerja RT dan RW,” kata dia.

Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah kota dalam menyusun sistem evaluasi yang transparan dan terukur terhadap kinerja RT dan RW ke depan.