Dolar Melambung Rp18.195, Antrian Paspor Umrah di Makassar Tetap Ramai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Melemahnya Nilai Tukar rupiah hingga menyentuh Rp18.195 per Dolar Amerika Serikat ternyata belum menyurutkan minat warga Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk bepergian ke luar negeri. 

Pada bulan Mei saja, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mencatat sebanyak 4.420 warga mengurus paspor dengan mayoritas pemohon bersiap berangkat umrah.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mencakup wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, Gowa, Takalar dan Jeneponto.

Hal itu diungkap oleh, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Oky Derajat Rizki Mubarok, saat ditemui di Kantornya, Jl Perintisi Kemerdekaan, Senin (8/6/2026).

Ia mengatakan, permohonan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Makassar masih normal meski adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang telah menyentuh Rp18.195. 

"Walaupun ada penurunan nilai tukar rupiah yang terjadi, tapi para pemohon paspor tetap sama. Tidak terjadi penurunan," katanya.

Pada tahun 2026 ini, kata pria yang akrab disapa Oky itu, Imigrasi Makassar mencatat 18.937 orang mengurus paspor. 

"Bulan Mei 2026 ada 3.631 pemohon. Sementara Juni hingga hari ini tercatat ada 789 pemohon," ungkapnya.

Paspor yang dibuat oleh masyarakat berbeda-beda, namun kebanyakan untuk pengurusan umrah.

"Dari semua tujuan paspor baik itu yang wisata, kunjungan keluarga, umrah maupun haji. Tapi terbanyak untuk umrah," ujarnya.

Dosen Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhtar, menilai gejolak nilai tukar rupiah tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi nasional yang jauh dari kehidupan masyarakat daerah.
‎
‎Menurutnya, pelemahan rupiah justru dapat menjadi ujian serius bagi kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas keuangan dan memastikan program pembangunan tetap berjalan.
‎
‎"Fiskal daerah tidak berdiri sendiri. Ketika terjadi tekanan ekonomi nasional maupun global, pemerintah daerah juga akan merasakan dampaknya secara langsung," katanya kepada Tribun Timur, Minggu (7/6/2026).

Muhtar menjelaskan, salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya biaya pelaksanaan berbagai program pembangunan.
‎
‎Banyak barang dan jasa yang digunakan pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan pada komponen impor.
‎
‎Mulai dari alat kesehatan, perangkat teknologi informasi, kendaraan operasional, peralatan laboratorium hingga sejumlah material konstruksi, seluruhnya sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
‎
‎Ketika rupiah melemah, harga barang-barang tersebut ikut naik.
‎
‎Akibatnya, kebutuhan anggaran membengkak dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
‎
‎Kondisi itu secara langsung menggerus daya beli Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
‎
‎Anggaran yang nilainya tetap di atas kertas, dalam praktiknya hanya mampu membiayai lebih sedikit kegiatan dan pengadaan barang.
‎
‎"Pada situasi seperti ini, pemerintah daerah sering kali harus melakukan penyesuaian. Ada program yang volumenya dikurangi, ada pula kegiatan yang pelaksanaannya harus ditunda karena biaya yang meningkat," ujarnya.

‎Tak hanya berdampak pada belanja daerah, pelemahan rupiah juga berpotensi memberikan tekanan terhadap fiskal nasional, yang ujungnya juga berdampak ke daerah.
‎
‎Saat pemerintah pusat menghadapi peningkatan beban yang berkaitan dengan kewajiban dalam mata uang asing, ruang fiskal nasional menjadi semakin sempit.
‎
‎Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat memengaruhi kemampuan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana transfer ke daerah.
‎
‎Padahal, menurut Muhtar, sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer sebagai sumber utama pendapatan daerah.
‎
‎Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko inflasi di daerah.
‎
‎Pelemahan rupiah dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa di masyarakat, terutama komoditas yang memiliki keterkaitan dengan impor.
‎
‎Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat akan melemah. Penurunan konsumsi kemudian dapat memperlambat aktivitas ekonomi daerah.
‎
‎Ketika aktivitas ekonomi menurun, penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi maupun aktivitas usaha juga berpotensi ikut melambat.
‎
‎"Dalam kondisi seperti ini, daerah menghadapi tekanan ganda. Belanja meningkat, sementara potensi pendapatan justru bisa menurun," jelas Muhtar.
‎
‎Meski demikian, ia menilai pelemahan rupiah tidak selalu membawa dampak negatif.
‎
‎Bagi daerah yang memiliki basis ekonomi ekspor, kondisi ini justru dapat menjadi peluang.
‎
‎Daerah penghasil komoditas perkebunan, perikanan maupun pertambangan berpotensi memperoleh keuntungan karena nilai ekspor yang diterima dalam dolar akan lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah.
‎
‎Namun, manfaat tersebut umumnya hanya dirasakan oleh daerah yang memiliki struktur ekonomi yang kuat dan terhubung dengan pasar internasional.
‎
‎Karena itu, Muhtar menegaskan bahwa ketahanan fiskal daerah harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
‎
‎Menurutnya, daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, tata kelola keuangan yang sehat, aset yang produktif serta sektor ekonomi yang beragam akan lebih siap menghadapi guncangan ekonomi dibandingkan daerah yang terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
‎
‎Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, pengembangan sektor ekonomi unggulan, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
‎
‎Selain itu, perencanaan anggaran berbasis risiko juga perlu diperkuat agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang datang secara tiba-tiba.
‎
‎"Bagi pemerintah daerah, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan kurs mata uang. Ini adalah ujian terhadap kemampuan daerah menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi yang berada di luar kendali mereka," tuturnya.