Kadin Sulsel Harap Pelemahan Rupiah Tak Berujung Gelombang PHK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan (Sulsel), Satriya Madjid, khawatir dengan dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menyentuh level Rp18.000 per dolar.

Satriya berharap, pelemahan rupiah ini tidak berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Sulsel.

Ia menilai industri di Sulsel relatif lebih aman dibanding sejumlah sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku maupun komponen impor.

"Kalau di Sulawesi Selatan, saya berharap semoga tidak terjadi PHK. Industri-industri kita masih dominan menggunakan sumber bahan baku dari dalam negeri," kata Satriya, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, tekanan paling besar dirasakan oleh industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, seperti industri garmen dan otomotif.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha harus membeli bahan baku atau suku cadang menggunakan dolar AS, sementara hasil produksinya dijual dalam rupiah.

"Ketika belanjanya menggunakan dolar, sementara produksinya dan penjualannya menggunakan rupiah, tentu sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar," katanya.

Satriya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurutnya, ketidakpastian mengenai kapan rupiah kembali menguat menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha.

"Dolar terus naik hingga di atas Rp18.000. Yang menjadi persoalan adalah belum ada kepastian kapan dolar kembali normal dan rupiah menguat," kata Satriya.

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Inkindo Sulsel itu menjelaskan, dalam kondisi tekanan ekonomi seperti saat ini, langkah pertama yang umumnya ditempuh pengusaha adalah melakukan efisiensi.

Jika efisiensi biaya dan pengurangan jam kerja tidak lagi mampu menahan tekanan usaha dalam jangka panjang, maka risiko PHK akan semakin besar.

"Biasanya pengusaha akan berpikir efisiensi. Ketika efisiensi sudah maksimal dan pengurangan jam kerja dilakukan dalam waktu yang panjang, maka bisa berujung pada perumahan karyawan maupun PHK," jelasnya.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, Satriya menyarankan pelaku usaha memperbaiki arus kas (cash flow).