Walhi Sulsel: Ruang Sipil Menyempit dan Bencana Ekologis Meningkat

“Banjir, longsor, dan kekeringan bukan lagi insiden sporadis, tapi menjadi pola struktural yang berulang setiap tahun, mengancam keselamatan dan penghidupan warga yang paling rentan,” tutur alumni Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin ini.

Dalam laporan tersebut, Slamet Riadi memaparkan tiga lanskap, satu pola.

Maksudnya, riset ini memotret tiga wilayah yang masing-masing memiliki tekanan ekologis berbeda.

Namun, menunjukkan pola respons kebijakan yang seragam.

Yaitu, tingkat pengakuan krisis ekologis relatif meningkat.

Kemudian, orientasi ekonomi tetap berbasis pertumbuhan dan investasi.

Lalu, pembatasan struktural terhadap ekspansi ekstraktif belum dirumuskan secara tegas.

Terakhir, lingkungan ditempatkan dalam kerangka pengelolaan dampak, bukan pembatasan sumber dampak.

Ia menyebut, integrasi antara analisis dokumen dan matriks lanskap menunjukkan, pesisir Makassar, karst Maros, dan hutan Luwu Timur berada dalam satu paradigma pembangunan yang sama.

“Krisis ekologis diakui secara normatif, tetapi model ekonomi yang berpotensi memperdalam krisis tetap dipertahankan,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan, indeks kerentanan ekologis tiap kabupaten/kota di Sulsel.

Penyempitan ruang sipil bukan sekadar isu demokrasi, melainkan katalisator utama yang mempercepat laju kerusakan lingkungan di Sulsel.

Ketika akses warga untuk mengawasi kebijakan ditutup, bentang alam kehilangan pelindung utamanya.

Hal ini memicu kenaikan indeks kerentanan ekologis di berbagai kabupaten/kota yang berada pada ambang batas yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan peta grafik kondisi penyempitan ruang sipil dan degradasi lingkungan yang dipetakan WALHI Sulsel melalui jajak pendapat, delapan kabupaten/kota di Sulsel, masuk dalam zona risiko tinggi dengan skor indeks di atas 2,00.