Disdik Makassar Buka Layanan Aduan Sambut SPMB 2026

Hal ini membuat potensi kecurangan, seperti data yang tidak terverifikasi, lebih mudah diketahui.

“Ini dipantau oleh internal, aksesnya itu ke Dinas Pendidikan maupun Wali Kota,” ujarnya.

Akses sistem bahkan memungkinkan pemantauan langsung oleh Wali Kota untuk memastikan proses berjalan optimal.

Konsep pengawasan ini dikenal sebagai pengawasan melekat atau waskat.

Melalui pendekatan ini, setiap kendala di lapangan dapat segera direspons tanpa harus menunggu laporan manual.

“Ketika mereka tidak memverifikasi, maka ini akan terlihat dan saya bisa melakukan peneguran secara langsung,” tegasnya.

Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana menyampaikan, selain pengawasan, pembenahan juga dilakukan pada struktur sistem.

Jika sebelumnya data berbagai jenjang digabung, kini dipisahkan berdasarkan tingkat pendidikan.

Mulai dari PAUD, SD, hingga SMP memiliki sistem masing-masing.

“Yang dulunya digabung menjadi satu, sekarang kita pisah-pisah,” jelasnya.

Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih data yang berpotensi mengganggu proses.

Pemisahan sistem juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan.

Dengan berbagai pembenahan tersebut, Pemkot Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan lebih transparan. (*)