Disdik Makassar Buka Layanan Aduan Sambut SPMB 2026

Ringkasan Berita:

• Masa simulasi SPMB diperpanjang hingga 21 Mei 2026
• Sementara pendaftaran dijadwalkan mulai 2 Juni 2026
• Disdik dan tim IT Dinas Kominfo akan memperkuat sistem pengawasan berbasis digital

TRIBUN.TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mematangkan persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Sejumlah pembenahan dilakukan untuk memastikan proses berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Perbaikan tersebut mencakup pemisahan server, penguatan sistem digital, serta pembukaan kanal aduan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, mengatakan masa simulasi dimanfaatkan untuk menyempurnakan aspek teknis.

“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Salah satu pembaruan adalah penyederhanaan login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Selain itu, integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan juga dilakukan secara otomatis.

Disdik juga membuka kanal layanan aduan, termasuk melalui grup Telegram resmi.

“Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” tambah Achi.

Masa simulasi SPMB diperpanjang hingga 21 Mei 2026.

Sementara pendaftaran dijadwalkan mulai 2 Juni 2026.

Disdik dan tim IT Dinas Kominfo akan memperkuat sistem pengawasan berbasis digital

Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kecurangan, termasuk praktik percaloan yang kerap menjadi sorotan setiap tahun.

Meski sistem telah diperbaiki, Achi mengakui bahwa celah di luar sistem masih menjadi tantangan tersendiri.

“Secara sistem, itu kita bisa minimalisir, tapi di luar sistem itu di luar kemampuan kita,” ujar Achi.

Karena itu, penguatan pengawasan difokuskan pada aspek yang bisa dikendalikan secara teknis melalui sistem.

Dalam skema baru, seluruh proses pendaftaran hingga verifikasi dapat dipantau secara real time oleh pihak internal.

Data yang masuk akan menampilkan jumlah pendaftar, jumlah diterima, hingga persentase proses yang telah berjalan.

“Jadi kayak kita bisa lihat total pendaftarnya itu berapa, terus penerimaan itu berapa, sudah berapa persen,” jelasnya.

Tak hanya itu, durasi pengerjaan setiap berkas juga ikut tercatat dalam sistem.

Hal ini memungkinkan tim untuk segera mengetahui jika terjadi keterlambatan dalam proses verifikasi.

“Jadi kita bisa evaluasi langsung operator kalau misalkan kenapa bisa lama beberapa file ini,” katanya.

Jika ditemukan kendala, tim dapat langsung mengidentifikasi penyebab dan memberikan solusi saat proses masih berlangsung.

Pengawasan ini menjadi penting terutama menjelang penutupan pendaftaran.

Pasalnya, masih adanya berkas yang belum diverifikasi berpotensi menimbulkan masalah saat pengumuman. 

“Yang terverifikasi ada 78 persen, misalkan masih ada 20 persen yang belum, itu kita bisa langsung evaluasi operator,” ungkapnya.

Dengan sistem baru, kondisi tersebut dapat langsung terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Evaluasi terhadap operator dilakukan secara cepat agar seluruh berkas dapat diselesaikan tepat waktu.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini seluruh aktivitas telah tercatat secara detail dalam sistem.

Hal ini membuat potensi kecurangan, seperti data yang tidak terverifikasi, lebih mudah diketahui.

“Ini dipantau oleh internal, aksesnya itu ke Dinas Pendidikan maupun Wali Kota,” ujarnya.

Akses sistem bahkan memungkinkan pemantauan langsung oleh Wali Kota untuk memastikan proses berjalan optimal.

Konsep pengawasan ini dikenal sebagai pengawasan melekat atau waskat.

Melalui pendekatan ini, setiap kendala di lapangan dapat segera direspons tanpa harus menunggu laporan manual.

“Ketika mereka tidak memverifikasi, maka ini akan terlihat dan saya bisa melakukan peneguran secara langsung,” tegasnya.

Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana menyampaikan, selain pengawasan, pembenahan juga dilakukan pada struktur sistem.

Jika sebelumnya data berbagai jenjang digabung, kini dipisahkan berdasarkan tingkat pendidikan.

Mulai dari PAUD, SD, hingga SMP memiliki sistem masing-masing.

“Yang dulunya digabung menjadi satu, sekarang kita pisah-pisah,” jelasnya.

Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih data yang berpotensi mengganggu proses.

Pemisahan sistem juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan.

Dengan berbagai pembenahan tersebut, Pemkot Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan lebih transparan. (*)