Ketua DKPP Singgung Krisis Etik Setelah 65 Anggota KPU-Bawaslu Dicopot

Termasuk memanipulasi maupun menggeser hasil pilihan masyarakat.

“Pelanggaran etik yang paling besar adalah ketika mengkhianati suara rakyat. Menggeser atau memanipulasi suara rakyat itu yang tidak bisa dimaafkan oleh DKPP karena itu pengkhianatan terhadap demokrasi,” tegas Heddy.

Dalam kesempatan itu, DKPP juga mengumpulkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari 14 provinsi di kawasan Indonesia Timur.

Tujuannya untuk memperkuat kapasitas pemeriksaan perkara etik di daerah.

Heddy menjelaskan TPD memiliki peran penting dalam mendampingi proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di masing-masing wilayah. 

Ia bahkan menyebutkan TPD akan menjadi tulang punggung DKPP dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu ke depan.

“Teman-teman TPD inilah nanti yang akan mendampingi untuk memeriksa perkara kode etik atau pelanggaran etik di tiap daerah,” katanya.

Ia juga mengapresiasi para anggota TPD yang mayoritas berasal dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat karena tetap menjalankan tugas meski tanpa honor tetap.

“Mereka datang dari kampus-kampus, para akademisi. Mereka tidak digaji, hanya diberi honor ketika sidang saja. Jadi itulah kehebatan para akademisi kita yang bekerja meskipun tanpa imbalan,” tuturnya.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy mengapresiasi DKPP yang dinilai konsisten mengawasi sekaligus menjaga integritas penyelenggara pemilu di Indonesia.

Rifqinizamy mengatakan DKPP selama ini telah bekerja keras mengawasi para penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Menurutnya, keberadaan DKPP menjadi pengingat penting agar seluruh penyelenggara pemilu tetap menjaga etika dan profesionalisme.

“DKPP telah menjadi early warning kepada kita semua,” kata Rifqinizamy.

Politikus Partai NasDem itu menilai penyelenggara pemilu di daerah kerap menghadapi situasi yang tidak mudah. 

Tekanan politik, kondisi sosial, hingga dinamika lokal sering kali membuat penyelenggara pemilu berada pada posisi yang dilematis.