Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Warga Tamalanrea Tolak PSEL Dekat Permukiman, Sebut Hak Lingkungan Terancam

Penolakan terkait pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) jadi pemicunya. 

Tayang:
Penulis: Siti Aminah | Editor: Ansar
Tribun-timur.com
UNJUK RASA - Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (Geram PLTSa) menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Grand Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Minggu (10/5/2026). Warga berasal dari sejumlah wilayah seperti Mula Baru, Tamalalang, Bontoa, dan Alamanda. (Siti Aminah)  

TRIBUN-TIMUR.COM⁠, MAKASSAR - Gejolak masyarakat di Kecamatan Tamalanrea kembali mencuat. 

Penolakan terkait pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) jadi pemicunya. 

Penolakan tersebut dilakukan pasca Sidang Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang menetapkan Tamalanrea sebagai lokasi PSEL (7/5/2026).

Atas keputusan tersebut, warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (Geram PLTSa) menggelar aksi unjuk rasa.

Unjuk rasa digelar di depan Komplek Grand Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Minggu (10/5/2026).

Warga berasal dari sejumlah wilayah seperti Mula Baru, Tamalalang, Bontoa, dan Alamanda. 

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka membawa berbagai spanduk serta poster penolakan.

Mereka menilai lokasi pembangunan PLTSa terlalu dekat dengan permukiman warga dan berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan.

Perwakilan warga Kampung Mula Baru,  Akbar, mengatakan masyarakat tidak menolak program pengelolaan sampah maupun pembangunan secara umum.

Namun, kata dia, warga keberatan jika proyek tersebut dibangun di tengah kawasan permukiman.

“Pemerintah seharusnya melihat kondisi masyarakat secara langsung sebelum mengambil keputusan,” ujar Akbar saat berorasi.

Ia menegaskan penolakan warga lebih berfokus pada lokasi pembangunan proyek.

“Kami tidak menolak proyeknya, tetapi kami menolak lokasinya,” katanya.

Menurut Akbar, keputusan pembangunan jangan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar.

Koordinator lapangan aksi, H Azis, menilai pemerintah pusat hanya menerima informasi sepihak terkait proyek tersebut.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved