Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Harga Aspal Naik

DPRD Sulsel Ingatkan Enam Proyek Jalan Terancam Molor

Ia juga mengingatkan Pemprov Sulsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap harga satuan pekerjaan.

Tayang:
Tribun-timur.com
PROYEK ASPAL - Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid (kanan) meninjau langsung proyek pengaspalan Jl Letjen Hertasning, Kota Makassar, Selasa (3/3/2026). Dari hasil pengecekan di lapangan, ketebalan aspal ditemukan hanya sekitar 4 sentimeter sehingga memicu sorotan dewan yang menilai pengerjaan proyek tersebut tidak profesional.  

Saat ini, terdapat enam paket proyek jalan multi years yang ditangani Pemprov Sulsel.

Meski progresnya masih berjalan sesuai rencana, potensi keterlambatan tetap terbuka jika harga material terus bergejolak.

“Hari ini progresnya masih sesuai rencana, belum ada yang melebihi 50 persen. Tapi kita lihat ke depan, apakah tetap bisa berjalan sesuai konsep awal atau tidak,” katanya.

Ia menambahkan, kemungkinan penyesuaian harga atau eskalasi biaya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Jika kondisi ini ditetapkan sebagai situasi darurat atau bencana nasional, maka pemerintah daerah memiliki ruang untuk melakukan evaluasi harga satuan proyek.

“Kalau nanti ditetapkan sebagai bencana nasional, tentu ada ruang untuk eskalasi harga. Itu yang akan jadi dasar penyesuaian di daerah,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD Sulsel menegaskan akan tetap mengawal proyek agar berjalan sesuai spesifikasi.

Kontraktor diminta tetap menjaga kualitas, volume, dan waktu pengerjaan.

“Kami minta semua pihak tetap bekerja sesuai spek. Jangan sampai kualitas turun hanya karena ada kenaikan harga,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Pemprov Sulsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap harga satuan pekerjaan.

Langkah ini dinilai penting agar proyek tetap berjalan optimal tanpa melanggar ketentuan.

Sementara itu, harga aspal di Sulsel saat ini telah menembus di atas Rp10 juta per metrik ton.

Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi mengganggu perencanaan pembangunan jika tidak segera diantisipasi.

Dengan kondisi ini, DPRD berharap ada langkah cepat dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuannya agar proyek strategis tetap berjalan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak terganggu.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved