Penyuluh Agama Buddha Apresiasi Safari Keagamaan Antikorupsi KPK

TRIBUN-TIMUR.COM -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan keagamaan.

Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Safari Keagamaan Antikorupsi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulsel. Bimtek berlangsung di Aula Kanwil Kemenag Sulsel, Makassar, Senin (27/4/2026).

Mengusung tema “Peran Serta Masyarakat Keagamaan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”, kegiatan ini dibagi dalam dua sesi. 

Sesi pertama diikuti pejabat eselon III, ketua tim kerja, serta tokoh lintas agama & organisasi keagamaan. 

Sementara sesi kedua diikuti oleh penyuluh agama dan pendidik keagamaan, masing-masing sebanyak 60 peserta.

Pada sesi kedua, peserta mendapatkan materi diseminasi antikorupsi dengan judul “Peran Serta Masyarakat dan Pencegahan Korupsi di Lingkup Kemenag Sulsel” yang dibawakan oleh narasumber dari KPK, Bunga Alamanda.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, dijelaskan pula tujuh klasifikasi tindak korupsi, menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor), UU No.1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2026 (KUHP) yaitu merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, siap menyuap, dan gratifikasi.

Untuk mencegahnya, KPK mendorong penerapan sembilan nilai integritas yang dirangkum dalam konsep “Jumat Bersepeda KK”, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Peran penyuluh dan pendidik keagamaan dinilai sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat. Mereka tidak hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga teladan dalam membangun budaya antikorupsi.

Salah satu peserta, Penyuluh Agama Buddha Sulsel, Miguel Dharmadjie, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai Bimtek ini memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Serta memperkuat peran masyarakat keagamaan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Karena membangun kesadaran integritas merupakan peran masyarakat keagamaan. Dalam menanamkan budaya antikorupsi untuk menjauhi praktik korupsi dan membangun kehidupan yang berintegritas.

Sembilan nilai integritas merupakan nilai-nilai positif yang pada dasarnya ada di dalam diri setiap manusia. 

Sehingga ketika nilai-nilai positif tersebut dapat dipraktikkan dengan kesungguhan hati, maka integritas akan tumbuh menjadi fondasi pelayanan masyarakat keagamaan kepada umat.

"Menumbuhkan integritas dalam diri sebagai konsistensi antara tindakan, nilai, etika dan prinsip kejujuran merupakan kunci.

Dalam upaya membangun budaya antikorupsi dan memberantas tindak pidana korupsi di negara Indonesia tercinta," kata Miguel.(*)