Pendemo Soroti Upah Murah dan Kondisi Ekonomi Sulsel Lesu

Di Sulsel pada 2026, situasi ekonomi dinilai masih lesu dengan tekanan inflasi kebutuhan pokok yang tidak diimbangi kenaikan upah layak.

Kondisi tersebut disebut berdampak langsung pada melemahnya daya beli masyarakat.

“Kami justru menyaksikan kontras yang menyakitkan, gaya hidup mewah (hedonisme) yang dipertontonkan oleh segelintir pejabat publik,” kata Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, Jumat (1/5/2026).

KSPSI Sulsel mengecam praktik pamer kekayaan oleh pejabat publik di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Menurut Basri, pemerintah seharusnya menunjukkan empati dengan menghentikan pengadaan fasilitas mewah yang tidak mendesak.

“Kami menuntut Gubernur dan seluruh Anggota DPRD Sulsel untuk menunjukkan empati terhadap kesulitan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia meminta agar anggaran daerah difokuskan pada program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti penguatan UMKM dan sektor informal.

Selain itu, KSPSI mendorong transparansi LHKPN secara berkala dan terbuka.

Dalam isu ketenagakerjaan, KSPSI menilai regulasi saat ini belum memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja.

Basri mendesak pengawalan revisi UU Ketenagakerjaan agar berpihak kepada buruh, termasuk penghapusan sistem outsourcing yang dinilai eksploitatif.

Ia juga meminta penetapan upah minimum berdasarkan standar hidup layak (KHL) serta pengawasan ketat terhadap perusahaan yang melanggar hak normatif buruh.

Di sisi lain, KSPSI menekankan pentingnya perlindungan sosial, termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik yang terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

“Kami juga meminta DPRD Sulsel segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT Vale Indonesia terkait persoalan dana saving plan,” tegasnya.

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga menggelar aksi di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (1/5/2026).

Kantor sementara tersebut menempati Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, setelah Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo terbakar pada Agustus 2025.