WFH ASN Tekan Konsumsi BBM, Emisi Gas Buang Hingga Kemacetan di Sulsel
Pemerintah pusat mulai mempertimbangkan adanya WFH sekali dalam sepekan.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Ansar
Sementara kuota Pertalite mencapai 1.136.082 kiloliter.
Jufri Rahman sendiri optimis pemerintah sudah punya solusi sendiri.
"Tapi saya selalu optimis bahwa pemerintah, Menteri bahlil dan Pertamina tentu sudah memikirkan mitigasi kalau terjadi kelangkaan BBM," katanya.
Untuk di Sulsel, Jufri Rahman mengusulkan WFH tiap hari jumat.
Usulan ini akan dibahas dengan Badan Kepegawaian Daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Erwin Sodding masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Menurutnya, jika peraturan tersebut keluar bisa menjadi dasar hukum yang mengikat.
"untuk implikasi kebijakan yang sifatnya nasional, kami tetap menunggu juknis yang mengikat karena ketentuan hari dan jam kerja ASN itu diatur oleh Peraturan Presiden," kata Erwin Sodding dikonfirmasi Rabu (25/3/2026).
Erwin Sodding menilai ASN memang sudah menyesuaikan diri dengan kebijakan WFA.
Sebab pekerjaan di era saat ini telah ditransformasi ke sistem digital.
"Karena ternyata setelah dilihat, pekerjaan juga memang sekarang lebih banyak digital. Misalnya penandatanganan pun sekarang kita sudah pakai smart office," kata dia.
"Pengajuan-pengajuan dokumen-dokumen yang kemudian penting, yang kemudian menjadi outputnya pemerintah juga, rata-rata itu sudah melalui tanda tangan digital,"
"Jadi sebenarnya tidak terlalu mengganggu kinerja," ucapnya.
Kebijakan WFH sekali dalam sepekan memang direncakan pemerintah pusat untuk untuk ASN dan sektor swasta setelah lebaran 2026.
Kebijakan ini dinilai menghemat BBM hingga 20 persen akibat lonjakan harga energi global.
Nantinya kebijakan ini menekankan fleksibilitas kerja satu hari seminggu, tidak termasuk pelayanan langsung.
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz
| FEB UNM Kunjungan Institusional ke UNNES, Perkuat Jejaring Akademik dan Kolaborasi Antarkampus |
|
|---|
| Bongkar Sindikat BBM Subsidi, 8 Hari Polisi Kawal Tanker MT Bakti I dari Kalteng |
|
|---|
| Jamaah Asal Makassar Apresiasi Pelayanan Haji 2026, Sebut Lebih Tertata dan Humanis |
|
|---|
| Bukan Dolar AS, Dolar Australia Justru Jadi Buruan Warga Makassar |
|
|---|
| Pemprov Sulsel Masih Berutang Dana Bagi Hasil 2024 Rp200 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/WFH-ASN-Potret-ASN-Pemprov-Sulsel-saat-apel-di-Rujab-13.jpg)