Belanja Pegawai Dibatasi Mulai 2027, Pemprov Sulsel Bakal Evaluasi 1.500 PPPK
Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini harap-harap cemas.
Tayang:
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Ansar
Tribun-timur.com/Faqih Imtiyaaz
BELANJA PEGAWAI - Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman saat ditemui di Lobby utama Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohajo, Kota Makassar pada Jumat (13/3/2026). Jufri Rahman menyebut evaluasi bagi PPPK segera dilakukan.
Ia berharap agar tidak ada pemutusan kontrak PPPK jika kebijakan itu resmi diberlakukan.
“Kalau saat ini Alhamdulillah sudah tersedia di APBD 2026. Doakan semoga kondisi keuangan kita tetap baik sehingga tidak terjadi hal tersebut (pemutusan kontrak),” kata Chaidir saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com Kamis (26/3/2026).
Ia mengatakan pemerintah daerah masih akan menghitung skema anggaran untuk tahun depan
Ia mengatakan pemerintah daerah masih akan menghitung skema anggaran untuk tahun depan.
Sebab kebijakan tersebut baru akan berlaku pada 2027 dan belum memiliki petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz
Baca Juga
| FEB UNM Kunjungan Institusional ke UNNES, Perkuat Jejaring Akademik dan Kolaborasi Antarkampus |
|
|---|
| Jamaah Asal Makassar Apresiasi Pelayanan Haji 2026, Sebut Lebih Tertata dan Humanis |
|
|---|
| Bukan Dolar AS, Dolar Australia Justru Jadi Buruan Warga Makassar |
|
|---|
| Pemprov Sulsel Masih Berutang Dana Bagi Hasil 2024 Rp200 Miliar |
|
|---|
| KH Dosen UNM Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Dituntut 6 Tahun Penjara |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Belanja-Jufri-Rahman-saat-ditemui-di-Lobby-utama-Kantor.jpg)