Catatan Dialog Nasional ICMI Sulsel: Keluar dari BoP Hingga Kecam Serangan AS-Israel ke Iran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Dialog Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan (ICMI Orwil Sulsel) melahirkan tiga catatan penting.

ICMI Sulsel menggelar Dialog Nasional dengan tema Peta Geopolitik Dunia Islam:Konflik AS-Israel vs Iran dan Implikasinya.

ICMI Sulsel bekerjama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Forum Dosen.

Kegiatan berlangsung secara hybrid, virtual dam tatap muka di Aula Lantai 3 Pascasarjana UMI, Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (13/3/2026).

Catatan dialog nasional ini dibacakan oleh Ketua Forum Dosen Suryadi Culla yang juga bertindak sebagai moderator.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas) menarik poin-poin penting disampaikan dari berbagai narasumber.

Catatan pertama, kata Suryadi Culla, kedudukan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

BoP merupakan lembaga internasional yang bertujuan mendukung perdamaian dan solusi dua negara di Palestina. 

Baca juga: Sekjen MUI: Jangan Benturkan Sunni dan Syiah dalam Konflik Iran vs AS-Israel

Dewan Perdamaian ini bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

BoP kini menimbulkan banyak polemik.  Apalagi, AS-Israel menyerang Iran. 

Menurut Suryadi Culla, jika tak ada keuntungan dari kepentingan nasional Indonesia di BoP, lebih baik keluar.

Apalagi kalau sudah bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dasar politik luar negeri Indonesia itu jelas dirumuskan dalam kontitusi, prinsip politik bebas aktif.

"Prinsip ini artinya bebas menentukan sikap, tapi tetap aktif dalam kerangka ikut serta menjaga ketertiban, perdamaian dunia dan keadilan sosial. Itu jadi dasar keluar dari BoP," tuturnya.

Baca juga: Ketua Wahdah Islamiyah Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Minta Dunia Islam Bersatu

Catatan kedua, sebut Suryadi Culla, serangan AS-Israel kepada Iran adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan dan pelanggaran penghormatan kepada martabat bangsa.