Pemkot Makassar Kaji Pemekaran Kecamatan Biringkanaya

Selain itu, usia kecamatan induk yang akan dimekarkan harus telah mencapai minimal lima tahun sejak pembentukan terakhir.

Dengan jumlah penduduk hampir 200 ribu jiwa, Biringkanaya dinilai sangat memenuhi kriteria. 

Selain itu, dari total 15 kecamatan di Kota Makassar, Biringkanaya juga tercatat sebagai kecamatan dengan luasan wilayah paling besar.

Meski demikian, pemekaran belum bisa langsung direalisasikan. 

Pemerintah kota terlebih dahulu akan melakukan kajian mendalam melalui penelitian dan survei kelayakan.

“Pemekaran ini butuh penelitian dan survei, layak atau tidak. Makanya nanti kita akan bekerja sama dengan Brida untuk melakukan survei kelayakan,” katanya.

Rencana survei tersebut disebut akan dilakukan dalam waktu dekat. 

Namun, tahapan koordinasi internal masih berjalan, terutama dengan Sekretaris Daerah Kota Makassar.

“Saya lapor dulu ke Pak Sekda. Kebetulan beliau sedang ke Jakarta. Kalau sudah kembali, baru saya koordinasi dengan Brida,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin telah menyampaikan usulan pemekaran tersebut kepada pemerintah pusat saat mengikuti forum Reboan: Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (25/2/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, Munafri mengungkapkan rencana Pemerintah Kota Makassar untuk memekarkan satu kecamatan yang dinilai sudah sangat padat penduduk. 

“Jumlah penduduknya sudah sangat besar untuk satu kecamatan. Akses masyarakat dari wilayah terjauh ke ibu kota kecamatan juga cukup jauh dan harus memutar,” ujarnya.

Menurut Munafri, secara geografis dan beban pelayanan, kondisi ini sudah layak untuk dikaji lebih mendalam sebagai dasar pemekaran wilayah. 

Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan menyiapkan kajian komprehensif sebagai langkah awal, namun tetap memerlukan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan, pemekaran bukan semata-mata soal pembagian wilayah, melainkan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.