Pengamat: Pemerintah Perlu Fokus Bantuan Terarah Jika Harga BBM Naik

Ringkasan Berita:

• Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.
• Jika harga BBM naik, akan meningkatkan biaya logistik dan produksi, terutama pada transportasi, pertanian, perikanan, dan usaha kecil.
• Pemerintah disarankan memberi bantuan tepat sasaran, mendorong efisiensi energi, menjaga rantai pasok dan akses kredit UMKM.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Bosowa (Unibos), Lukman Setiawan mengatakan jika kebijakan tersebut diterapkan, dampaknya akan langsung terasa pada biaya produksi dan distribusi.

Menurutnya, sektor yang paling terdampak adalah yang bergantung pada BBM, seperti transportasi barang, penggunaan mesin diesel di pertanian dan perikanan, hingga usaha kecil yang mengandalkan kendaraan operasional.

“Ketika harga BBM naik, pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan sulit, menyerap kenaikan biaya sehingga margin keuntungan menurun, atau menaikkan harga jual yang berisiko menekan permintaan,” kata Lukman kepada Tribun-Timur.com di Makassar, Selasa (31/3/2026).

Lukman menjelaskan, dampak tersebut juga dapat memicu efek berantai pada perekonomian.

Biaya transportasi yang meningkat akan mendorong kenaikan harga bahan baku dan barang konsumsi, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan inflasi.

UMKM, kata Lukman, menjadi kelompok paling rentan dalam situasi ini.

Baca juga: BPH Migas: Belum Ada Kebijakan Apa Pun Terkait BBM

Keterbatasan cadangan kas dan daya tawar membuat mereka berisiko mengalami penurunan usaha bahkan penutupan jika tekanan biaya berlangsung dalam jangka panjang.

Untuk meminimalkan dampak negatif kenaikan BBM, Lukman menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ia mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu mengalihkan kebijakan subsidi menjadi bantuan yang lebih terarah.

“Bantuan langsung seperti voucher BBM atau transfer tunai kepada kelompok rentan, nelayan, petani, angkutan umum, dan UMKM, akan lebih efektif dibanding subsidi menyeluruh,” jelas Lukman.

Kedua, mendorong efisiensi energi melalui insentif.

Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung penggunaan mesin hemat BBM, memperluas subsidi kendaraan listrik atau berbasis gas untuk transportasi umum, serta memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan audit energi.