TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kecamatan Bontoala menargetka insentif Ketua RT dan Ketua RW segera dibayarkan.
Total RT/RW di Kecamatan Bontoala sebanyak 296 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas 240 Ketua RT dan 56 Ketua RW.
Camat Bontoala, Patahulla, menyampaikan bahwa pencairan insentif saat ini masih menunggu hasil penilaian kinerja RR/RW masing-masing lurah.
“Masih menunggu scoring penilaian dari lurah. Kalau sudah ada, baru diproses untuk pembayaran,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ia menegaskan bahwa hasil penilaian menjadi dasar utama bagi kecamatan dalam menentukan besaran insentif.
Tanpa dokumen penilaian tersebut, pencairan belum dapat dilakukan.
Menurut Patahulla, sebagian lurah telah menyelesaikan penilaiannya. Namun sebagian lain masih proses.
Keterlambatan pembayaran juga disebabkan oleh administrasi keuangan para RT/RW yang belum lengkap.
“Sudah ada beberapa yang rampung scoring nilainya, dan ada beberapa yang belum karena masih menunggu kelengkapan berkas dari masing-masing RT/RW, seperti rekening, NPWP, dan dokumen lainnya,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa kendala yang terjadi bukan disebabkan oleh persoalan anggaran.
Seluruh pembayaran akan diproses setelah persyaratan administratif dan hasil penilaian diterima lengkap.
Patahulla menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan para lurah untuk mempercepat penyelesaian penilaian kinerja serta mendorong RT dan RW segera melengkapi berkas yang dibutuhkan.
Ia juga menyampaikan bahwa pembayaran insentif nantinya akan dilakukan secara rapel untuk dua bulan sekaligus, yakni Januari dan Februari.
“Nanti dibayarkan sekaligus dua bulan, Januari dan Februari,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, Anshar, mengatakan pihaknya telah menyampaikan keapda seluruh camat agar segera merealisasikan pembayaran gaji RT dan RW.
“Kemarin semua sudah disampaikan untuk secepatnya dibayarkan,” ujar Anshar kepada Tribun Timur, Selasa (24/2/2026).
Namun, terkait berapa bulan gaji yang akan dicairkan, apakah Januari dan Februari dibayarkan sekaligus atau tidak, Anshar menyebut hal itu bergantung pada kondisi anggaran masing-masing kecamatan.
Menurutnya, kewenangan dan pengelolaan anggaran berada di tingkat kecamatan, sehingga camat lebih mengetahui kemampuan keuangan di wilayahnya.
“Camat yang tahu itu karena anggarannya ada di kecamatan, tergantung ketersediaan anggaran kecamatan,” jelasnya.
Ia berharap proses administrasi di setiap kecamatan dapat segera dirampungkan agar gaji RT dan RW bisa segera diterima dalam waktu dekat.