‎Camat Tamalate: Insentif RT RW Cair Awal Maret‎

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pencairan insentif Ketua RT dan RW di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, hingga saat ini belum dibayarkan.
‎
‎Padahal, para Ketua RT dan RW telah menjalankan tugasnya selama dua bulan sejak dilantik pada 29 Desember lalu.
‎
‎Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan insentif disebabkan proses penilaian kinerja oleh pihak kelurahan yang masih berlangsung.
‎
‎“Untuk pencairan insentif RT/RW di kecamatan kami tinggal menunggu hasil penilaian kinerja dari kelurahan untuk bulan satu dan bulan dua,” ujar Aril, 
‎
‎Ia menjelaskan, hasil penilaian tersebut menjadi dasar administrasi sebelum insentif dapat diproses untuk dibayarkan.
‎
‎Adapun jumlah RT dan RW di Kecamatan Tamalate tercatat sebanyak 580 RT dan 111 RW yang tersebar di 11 kelurahan.
‎
‎Aril menambahkan, apabila seluruh hasil evaluasi kinerja telah dirampungkan oleh kelurahan, maka pihak kecamatan akan segera memproses pencairan insentif.
‎
‎“Ketika semuanya rampung, insya Allah kami akan membayarkan insentifnya di awal Maret,” katanya.
‎
‎Sementara itu, Lurah Barombong, Eko Soeripto Lodi, mengatakan pihaknya saat ini masih merampungkan penilaian indikator kinerja RT dan RW di wilayahnya.
‎
‎“Sementara merampungkan laporan kinerja,” ujarnya. 
‎
‎Ia mengungkapkan, keterlambatan penyetoran laporan pertanggungjawaban dari RT dan RW menjadi salah satu faktor yang berdampak pada lambatnya proses pencairan.
‎
‎Hal itu dikarenakan pencarian gaji RT RW dilakukan secara kolektif. Satu terlambat akan mempengaruhi yang lain. 
‎
‎“Iya, terkadang laporan dari RT RW terlambat, itu akan berpengaruh pada proses pencairan insentifnya,” jelas Eko.
‎
‎Hal serupa disampaikan Lurah Mannuruki, Edwin Pahreza. Ia menyebut proses penilaian masih berlangsung dan belum sepenuhnya tuntas.
‎
‎Menurutnya, belum terbitnya peraturan daerah (Perda) terbaru mengenai indikator penilaian kinerja RT/RW turut menjadi salah satu faktor penghambat. 
‎
‎“Sudah ada, tinggal menunggu informasi apakah perda lama yang digunakan sementara atau menunggu perda terbaru mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan,” ujarnya.
‎
‎Saat ini, penilaian masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. 
‎
‎Sementara perda terbaru yang disesuaikan dengan visi-misi wali kota masih dalam proses penggodokan oleh BPM Kota Makassar. 
‎
‎“Dalam perda tersebut mengatur indikator besaran nilai honorarium yang diterima oleh Ketua RW dan RT,” ucapnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, Anshar, mengatakan pihaknya telah menyampaikan keapda seluruh camat agar segera merealisasikan pembayaran gaji RT dan RW.
‎
‎“Kemarin semua sudah disampaikan untuk secepatnya dibayarkan,” ujar Anshar kepada Tribun Timur, Selasa (24/2/2026). 
‎
‎Namun, terkait berapa bulan gaji yang akan dicairkan, apakah Januari dan Februari dibayarkan sekaligus atau tidak, Anshar menyebut hal itu bergantung pada kondisi anggaran masing-masing kecamatan.
‎
‎Menurutnya, kewenangan dan pengelolaan anggaran berada di tingkat kecamatan, sehingga camat lebih mengetahui kemampuan keuangan di wilayahnya.
‎
‎“Camat yang tahu itu karena anggarannya ada di kecamatan, tergantung ketersediaan anggaran kecamatan,” jelasnya.
‎
‎Ia berharap proses administrasi di setiap kecamatan dapat segera dirampungkan agar gaji RT dan RW bisa segera diterima dalam waktu dekat.