Irwan Bangsawan: MBG Wajib untuk Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

“Kalau langsung dipotong, artinya ada sekitar 200 anak sekolah yang tidak makan. Itu tidak bisa,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Pemkot Makassar memilih menunggu pembukaan SPPG baru. 

SPPG baru inilah yang kemudian diarahkan untuk menanggung kuota 3B.

Sehingga dalam satu wilayah atau sekolah bisa dilayani oleh lebih dari satu SPPG.

“Kita lakukan pemetaan per kecamatan. Kalau SPPG baru sudah siap, maka 200 kuota 3B dimasukkan di situ. Jadi pelayanan tetap berjalan tanpa mengorbankan anak sekolah,” katanya.

Lanjut Irwan, tahun sebelumnya, pemberian MBG kepada kelompok 3B masih bersifat opsional. 

Mayoritas SPPG memilih memprioritaskan anak sekolah sebagai penerima manfaat utama, disusul tenaga pendidik dan kelompok 3B.

Namun sejak 2026, kebijakan tersebut berubah. 

Berdasarkan arahan Presiden dan edaran Badan Gizi Nasional, pemberian MBG kepada 3B kini menjadi kewajiban mutlak bagi setiap SPPG.

“Dulu itu pilihan. Sekarang wajib. Karena itu kita beri waktu transisi sekitar tiga sampai enam bulan,” tegasnya.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh SPPG sudah melaksanakan MBG untuk kelompok 3B paling lambat enam bulan sejak Januari 2026, atau sekitar Juni 2026.

“Targetnya enam bulan ke depan semua sudah ter-cover. Makanya saya terus turun ke lapangan, memastikan kesiapan dan pemetaan berjalan,” pungkasnya.

Dengan perluasan sasaran ini, MBG diharapkan tidak hanya menekan angka stunting sejak usia dini, tetapi juga memastikan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui.  (*)