53 PO Beroperasi di Sulsel, Tarif Disebut Tak Lagi Sehat

Ringkasan Berita:

• Ketua Organda AKAP-AKDP Sulsel, Basri Zain, menyebut penumpang PO masih sepi jelang Ramadan dan baru meningkat dua pekan sebelum Lebaran. 
• Dampak pasca COVID-19 dan pemangkasan anggaran dinilai memengaruhi arus perjalanan. 
• Di tengah penurunan penumpang, jumlah PO di Sulsel mencapai 53 perusahaan sehingga memicu persaingan tarif yang disebut tidak sehat.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Harapan perusahaan otobus (PO) untuk meraup penumpang sejak awal Ramadan belum sepenuhnya terwujud. 

Justru, masa yang dianggap paling menentukan baru terasa dua minggu menjelang Lebaran. 

Sebelum itu, suasana cenderung lengang.

“Biasanya dua minggu sebelum Lebaran itu kelihatan (pertumbuhan penumpang). Sekarang masih sepi, penumpang belum ada,” beber Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Sulsel, Basri Zain, Rabu (18/2/2026). 

Menurut Basri, situasi ini diperparah oleh kondisi ekonomi yang dinilai jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Menurutnya, ada dua faktor besar yang memengaruhi penurunan arus penumpang.

Ialah dampak pasca COVID-19 dan kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah.

Kedua faktor itu berdampak langsung pada jumlah penumpang angkutan umum, khususnya jasa perusahaan otobus. 

“Ekonomi sekarang tidak sama. Setelah COVID satu, kedua kebijakan pemangkasan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan. Arus bolak-balik jadi tidak seperti dulu,” katanya.

Akibatnya, banyak PO kini menghadapi kondisi kelebihan armada. 

Jika sebelumnya satu perusahaan bisa mengoperasikan 10 unit kendaraan setiap hari, kini hanya sekitar separuh yang benar-benar berjalan. 

Sisanya terpaksa menganggur di pool.

“Dulu misalnya 10 mobil jalan setiap hari. Sekarang paling lima. Lima lainnya nganggur,” ungkapnya.

Kondisi ini terjadi hampir di seluruh PO. 

Penurunan jumlah penumpang berdampak langsung pada persaingan yang kian ketat.

Tarif pun terpaksa diturunkan demi menarik penumpang, meski di sisi lain menekan keberlangsungan usaha.

“Sekarang tarif turun. Bahkan ada PO yang berlebihan kendaraan sampai banting harga. Tarif sudah tidak sehat lagi persaingannya,” katanya.

Ironisnya, di tengah penurunan penumpang, jumlah PO justru terus bertambah. 

Di Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 53 jumlah PO.

Masing-masing memiliki minimal lima unit kendaraan per perusahaan, sesuai ketentuan perizinan.

Pertumbuhan ini dinilai tidak seirama dengan kondisi pasar.

“Penumpang turun, PO bertambah. Ini tidak seimbang. Harusnya ada kajian dulu, load factor-nya dari mana,” tegasnya.

Ia menilai, penambahan PO baru tanpa kajian mendalam berpotensi mematikan pelaku usaha lama, terutama PO kecil dan menengah. 

Fenomena ini dianalogikan seperti usaha yang tumbuh tanpa melihat daya beli pasar.

Dalam kondisi kelebihan unit, sebagian PO memilih menunda peremajaan armada. 

Penambahan kendaraan baru saat ini dianggap tidak rasional, kecuali sebatas mengganti armada lama.\

“Kita ini berlebihan unit. Peremajaan belum, mungkin nanti pertengahan tahun. Kalau sekarang tambah, dari mana penumpangnya?” katanya.

Ia berharap pemerintah lebih selektif dalam menerbitkan izin PO baru dan menyusun kebijakan berbasis kajian kebutuhan riil. 

Tanpa itu, persaingan dikhawatirkan semakin timpang dan meminggirkan pelaku usaha lokal.

“Kalau dibiarkan begini, yang kuat modal yang bertahan. Yang putra daerah, yang kecil-kecil, bisa habis,” tutupnya. (*)