PKL Kuasai 4 Kelurahan di Panakkukang, Camat Libatkan RT RW Lakukan Penindakan

MAKASSAR, TRIBUN - Camat Panakukang, Syahril, menegaskan rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayahnya merupakan langkah penataan kawasan, bukan penggusuran.
‎
‎Penertiban difokuskan di sejumlah titik, terutama di sepanjang Jalan Adipura dan ruas jalan lain yang digunakan PKL berjualan di atas drainase.
‎
‎“Sepanjang jalan itu kami lakukan aksi bersih-bersih sekaligus penertiban PKL yang memakai area di atas drainase. Ini penataan, bukan penggusuran,” ujarnya, Jumat (13/2).
‎
‎Syahril menjelaskan, sebelum tindakan dilakukan, pihak kecamatan bersama kelurahan telah lebih dulu menempuh langkah persuasif melalui imbauan dan teguran langsung.
‎
‎Ia menyebut sebagian PKL bersikap kooperatif saat aparat turun ke lapangan dan bersedia memindahkan lapaknya ke lokasi yang tidak melanggar aturan.
‎
‎Lurah diminta memberikan teguran bertahap hingga tiga kali. Jika tidak diindahkan, barulah dilakukan penertiban.
‎
‎“Alhamdulillah, ada juga yang sudah membongkar sendiri bangunannya,” katanya.
‎
‎Meski demikian, masih ada titik yang menjadi perhatian karena PKL kembali bermunculan setelah ditertibkan.

Salah satunya di Jalan Laimena.
‎
‎“Di Jalan Laimena ini setelah ditertibkan biasanya tumbuh lagi sedikit demi sedikit,” ungkapnya.
‎
‎Menurut Syahril, mayoritas PKL di kawasan tersebut merupakan pedagang sayur.
‎
‎Terkait langkah menyeluruh, ia mengaku masih melakukan pemetaan wilayah karena baru dilantik sebagai camat pada pekan lalu.
‎
‎“Wilayah Panakukang cukup luas, jadi kami rapat koordinasi dengan lurah dan tokoh masyarakat untuk memetakan titik pelanggaran,” jelasnya.
‎
‎Hasil sementara menunjukkan persoalan PKL tidak sesuai peruntukan terdapat di sejumlah kelurahan, seperti Sinrijala, Panakkukang, Tamamaung, dan Paropo.

Hampir seluruh kelurahan, kata dia, memiliki persoalan serupa.
‎
‎Ia memastikan seluruh lurah telah diarahkan mengedepankan imbauan sebelum tindakan lanjutan dilakukan.
‎
‎Penertiban juga melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi sekaligus teguran kepada pedagang yang melanggar perda.
‎
‎“Ini kerja bersama dari kecamatan sampai RT/RW. Penertiban dilakukan bertahap sesuai prosedur, tidak serentak,” tegasnya.
‎
‎Ke depan, penindakan akan dilakukan secara selektif pada titik yang telah melewati tahapan teguran dan dinilai paling padat serta berulang kali melanggar ketentuan(*)