Konflik DPRD dan BKPSDM Disorot, Asratillah: Jangan Korbankan Masa Depan Soppeng

Ringkasan Berita:

• Direktur Profetik Institute Muhammad Asratillah menilai konflik antara DPRD Soppeng dan BKPSDM berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik. 
• Dalam dialog publik di Tribun Timur, ia menyebut konflik tersebut bergerak di tiga arena, mulai administratif hingga politik terbuka. 
• Asratillah menegaskan masa depan Soppeng tidak boleh tersandera konflik eksekutif dan legislatif.

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah, mengingatkan agar masa depan Kabupaten Soppeng tidak tersandera konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Ia menilai polemik yang terjadi antara DPRD Soppeng dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Soppeng berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan daerah.

Jika konflik tersebut tidak dikelola secara bijaksana, Asratillah menilai hal itu dapat bermuara pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Asratillah dalam dialog publik bertajuk Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik yang digelar di Ruang Redaksi Tribun Timur, Jalan Cenderawasih No 430, Makassar, Selasa (10/2/2026) sore.

Dalam paparannya, Asratillah mengungkap konflik melibatkan Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, dengan Kepala Bidang pada Dinas BKPSDM Soppeng, Rusman.

Andi Muhammad Farid diketahui merupakan politisi Partai Golkar.

Konflik ini mencuat ke ruang publik setelah Andi Muhammad Farid mendatangi Mapolres Soppeng pada Senin (12/1/2026) lalu dengan membawa tiga orang kuasa hukum.

Salah satunya Saldin Hidayat.

Menurut Asratillah, konflik tersebut setidaknya bergerak dalam tiga arena utama.

Pertama, arena administratif yang berkaitan dengan penempatan sejumlah personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak sesuai dengan usulan awal.

Persoalan ini kemudian memicu ketegangan di internal birokrasi.

Kedua, arena relasi kekuasaan antara elite eksekutif dan elite legislatif yang berdampak pada proses-proses strategis pemerintahan daerah.

“Konsekuensi dari konflik relasi kekuasaan ini tentu akan merembet pada pembahasan anggaran, baik APBD pokok maupun APBD perubahan,” ujar Asratillah.

Arena ketiga, lanjutnya, adalah ruang publik.

Konflik yang bermula dari persoalan administrasi publik tersebut kemudian “bocor” menjadi konflik politik terbuka yang memengaruhi legitimasi politik masing-masing pihak.