Malam-malam, 4 Kepala Daerah Luwu Raya Temui Gubernur Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat kepala daerah di Luwu Raya ikut dalam pertemuan dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di  Baruga Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Kota Makassar, Sulsel pada Kamis (29/1/2026) malam.

Hadir Wali Kota Palopo Naili Trisal,Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri dan Bupati Luwu Patahuddin.

Keempat kepala daerah ini diundang Andi Sudirman membahas terkait pemekaran wilayah Luwu Raya.

Dalam pertemuan tertutup lebih dari 2 jam, isu Provinsi Luwu Raya dikupas bersama.

Selepas pertemuan Andi Sudirman langsung meninggalkan Baruga Asta Cita.

Sementara keempat kepala daerah di Luwu Raya ini nampak melingkar sembari berbincang.

Sekitar 10 menit, mereka berbincang dengan cukup serius. 

Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menilai respon Gubernur Sulsel Andi Sudirman bersifat normatif.

"Kami melihat pak gubernur ini normatif melihat persoalan ini. Tidak ada tendensi menahan, pokoknya normatif aja terkait Luwu Raya," ujar Andi Abdullah Rahim sebelum meninggalkan Baruga Asta Cita.

Dirinya menilai Andi Sudirman menyikapi tuntutan ini dengan menghadapkan pada aturan yang berlaku.

Baik itu moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), maupun pada persyaratan pembentukan provinsi baru.

Kepala daerah di Luwu Raya pun masih bersepakat melanjutkan perjuangan pembentukan provinsi baru di pemerintah pusat.

"Untuk Luwu Raya sementara proses dan berprogres," tegas Andi Abdullah Rahim.

Draft pemekaran Kabupaten Luwu Tengah diajukan sejak 2012.

Draft usulan DOB Kabupaten Luwu Tengah ternyata sudah di meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Luwu Tengah diusulkan mencakup wilayah Walenrang dan Lamasi (Walmas) di Kabupaten Luwu, Sulsel.

Wilayah Walmas di Kabupaten Luwu terdiri dari Kecamatan Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, dan Lamasi Timur.

Secara geografis, wilayah Walmas terpisah dengan dataran utama Kabupaten Luwu.

Tahun 2002 lalu, DOB Kota Palopo di sahkan pemerintah. Kota Palopo memisahkan Walmas dengan wilayah utama Kabupaten Luwu.

Meskipun secara administratif masih termasuk Kabupaten Luwu.

Sejak saat itu, masyarakat Walmas mulai merasakan dampaknya.

Masyarakat Walmas harus menempuh ratusan kilometer melintasi Palopo guna menjangkau layanan di pusat Ibu Kota Luwu.

Kondisi geografis ini dinilai menjadi salah satu tertinggalnya pembangunan di Walmas.

Draft Luwu Tengah melaju ke Kemendagri era Bupati Andi Mudzakkar dan Wakilnya Syukur Bijak.

Ketua PP Ipmil Luwu Yandi mengaku tidak puas dengan hasil pertemuan tersebut.

Selama pertemuan, Yandi mengaku tidak ada solusi yang ditawarkan terkait permintaan pemekaran Luwu Raya.

"Kami dari Ipmil Raya merasa pertemuan tadi adalah pertemuan yang gagal, yang hanya sifatnya normatif dan sosialisasi," jelas Yandi yang mengenakan almamater berwarna hijau.

Yandi menilai pertemuan tersebut tidak secara strategis memecahkan masalah pembentukan DOB.

Baik itu Provinsi Luwu Raya, atau pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

"Padahal kalau kami dari Ipmil Raya dan masyarakat Ipmil Raya ini, berharap tadi ada sesi diskusi yang betul-betul mengarah pada persoalan pengawalan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah," sambungnya.

Yandi menyebut moratorium DOB yang saat ini berlaku memang membatasi pemekaran.

Hanya saja baginya, pemerintah provinsi harus ikut mengawal permintaan pemekaran ke pemerintah pusat.

"Katakan ada moratorium. Tetapi bukan berarti menghalangi perjuangan teman-teman. Itu bisa menjadi komitmennya Pak Gubernur untuk mengawal bersama-sama sampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri Dan juga Presiden, bahwasannya ada wilayah yang betul-betul ingin mekar karena persoalan untuk dipisahkan dari induknya karena persoalan ketimpangan pembangunan dan sebagainya," kata Yandi.

Hal inilah yang menurutnya mengecewakan.

Sebab Yandi menilai komitmen pengawalan pemekaran ini tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz