3 Lahan Disiapkan untuk Pembangunan Jembatan Barombong

Ringkasan Berita:

• Akses Jembatan Barombong selama ini dikenal sebagai salah satu titik lalu lintas paling padat di Kota Makassar. 
• Rencana pembangunan jembatan Barombong merupakan kolaborasi lintas sektor, Pemkot, Pemprov Sulsel dan Pemerintah Pusat. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan rencana pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong. 

Diketahui, Pemerintah akan menambah jembatan untuk akses transportasi penghubung antar Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Takalar. 

Jembatan tersebut akan dibangun berdampingan dengan jembatan Barombong, Kecamatan Tamalate menjadi jembatan kembar.

Akses Jembatan Barombong selama ini dikenal sebagai salah satu titik lalu lintas paling padat di Kota Makassar. 

Pada jam-jam sibuk, khususnya pagi dan sore hari, arus kendaraan kerap tersendat hingga menimbulkan antrean panjang.

Kondisi kemacetan semakin diperparah oleh keterbatasan lebar jembatan.

Pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah, serta tingginya volume kendaraan pribadi dan angkutan barang yang melintas setiap hari. 

Situasi ini membuat waktu tempuh tidak menentu dan sering dikeluhkan oleh pengguna jalan, terutama warga yang beraktivitas di sekitar Barombong dan wilayah sekitarnya.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati menyampaikan, pengadaan lahan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan.

Rencana pembangunan jembatan Barombong merupakan kolaborasi lintas sektor, Pemkot, Pemprov Sulsel dan Pemerintah Pusat. 

Pemkot Makassar mendapat tugas untuk memastikan kesiapan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan pembangunan fisik jembatan. 

Adapun pelaksanaan konstruksi jembatan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan dukungan anggaran dari APBN.

“Saat ini sudah masuk tahap persiapan, kita sudah bentuk tim,” ucap Sri Sulsilawati, Kamis (15/1/2026). 

Tim melibatkan unit teknis di lingkup dinas pertanahan.