GMTD: RDP Ruang Klarifikasi Administratif, Bukan Forum Membuka Kembali Perkara Hukum

GMTD Hormati Masukan di Forum RDP DPRD Sulsel
 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menghormati Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

RDP digelar di kantor sementara DPRD Sulsel, BMBK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (14/1/2026).

Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said menilai, perseroan hadir dalam forum tersebut dengan itikad baik sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

“(GMTD hadir di RDP) sebagai mitra Pemerintah Daerah, untuk memberikan klarifikasi administratif secara proporsional dan bertanggung jawab,” kata Ali Said, dalam keterangan tertulisnya ke Tribun-Timur.com, Kamis (15/1/2026).

Ali Said menjelaskan, seluruh aspek kepemilikan lahan yang dimiliki perseroan telah diselesaikan melalui proses peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Perseroan memandang, forum RDP merupakan ruang klarifikasi administratif, bukan forum untuk membuka kembali perkara hukum yang telah selesai.

Ia juga memaparkan, perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan yang sah, termasuk PKKPR dan sistem OSS.

Kemudian menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Sebagai perusahaan publik, GMTD berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi serta audit berkala.

Struktur kepemilikan saham perseroan pun bersifat transparan dan tercatat secara resmi.

Ali Said menyebut, perseroan telah dan terus memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata, penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai kawasan, dan kontribusi pajak dan potensi dividen bagi pemegang saham daerah.

“Perseroan menghormati seluruh masukan yang disampaikan dalam forum RDP dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme administratif dan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan kepentingan publik,” jelas Ali Said.

Sebelumnya, RDP tersebut membahas polemik pengelolaan kawasan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).

Rapat tersebut digelar atas usulan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulsel.