DPRD Sulsel Minta Proyek Tanggul Sungai Tello Makassar Dihentikan Sementara

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sulsel untuk menghentikan sementara pekerjaan proyek pembangunan tanggul dan jalan inspeksi di kawasan Sungai Tello, Kota Makassar.

Desakan disampaikan menyusul hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga terdampak dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang digelar Komisi D DPRD Sulsel pada Rabu (7/1/2026) siang.

RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi D, Lantai 1 Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kadir Halid, mengatakan pihaknya telah menarik sejumlah kesimpulan, salah satunya perlunya peninjauan ulang langsung di lapangan terhadap proyek.

“Perlu dilakukan peninjauan ulang di lapangan. Kedua, kami meminta kepada Dinas Sumber Daya Air Sulsel agar menghentikan sementara proses pekerjaan pembangunan tanggul dan jalan inspeksi tersebut,” ujar Kadir Halid saat memimpin rapat.

Ia mengungkapkan, Komisi D juga menyoroti minimnya informasi yang diterima warga terkait proyek tersebut.

Menurutnya, tidak ada penyampaian langsung kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan tanggul dan jalan inspeksi di kawasan Sungai Tello.

“Proyek ini memang tercantum dalam DPA tahun 2025, namun faktanya pekerjaan sudah mulai berjalan sejak tahun 2023,” kata Kadir Halid.

Ia menjelaskan, anggaran tahun 2025 sebesar Rp 16,8 miliar merupakan kelanjutan dari pekerjaan pada tahun 2023–2024, sehingga proyek tersebut sejatinya bersifat pekerjaan lanjutan atau multiyears.

Meski demikian, adanya keberatan dari warga membuat persoalan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan.

“Komisi D sepakat, sebelum persoalan ini dituntaskan, maka Dinas SDA diminta untuk tidak melanjutkan pekerjaan,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Kadir Halid menegaskan, setiap persoalan yang muncul akibat kebijakan atau proyek pemerintah harus diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan.

Terkait adanya pertanyaan mengenai dugaan indikasi korupsi, ia menyebut pihaknya masih melakukan penelusuran.

Untuk memastikan hal tersebut, Komisi D berencana melakukan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan dalam waktu dekat.

“Kami akan melihat langsung progres pekerjaan, termasuk peran pihak pelaksana dan pengguna anggaran,” katanya.