Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Bikin KPU Bawaslu dan Lembaga Survei Tak Lagi Bertaji

Sebaliknya, Pilkada lewat DPRD hanya akan memutar ekonomi di lingkaran elit politik.

“Pemilihan langsung itu efek ekonominya menyebar. UMKM hidup, media bergerak, masyarakat terlibat. Kalau lewat DPRD, efek ekonomi itu hanya berputar di elit. Kita tidak tahu di mana lebih besar peluang korupsinya,” katanya.

Endang mengibaratkan sistem Pilkada langsung sebagai perahu yang sedang berlayar. 

Menurutnya, jika ada kebocoran, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki, bukan mengganti perahu secara keseluruhan.

“Karena mengganti sistem ini pertaruhannya sangat besar, dan kita justru mundur dari proses demokrasi yang sudah diperjuangkan panjang,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan potensi gejolak sosial jika Pilkada DPRD diberlakukan. 

Endang mengingatkan pengalaman di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika wacana serupa memicu penolakan besar-besaran dari masyarakat hingga akhirnya dibatalkan.

“Jangan sampai terjadi people power. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan bencana di mana-mana, ini bisa berdampak ke mana-mana,” ujarnya.

Menurut Endang, saat ini seharusnya negara lebih fokus pada pemulihan ekonomi, mitigasi bencana, dan stabilitas sosial.

Bukan justru memicu ketegangan politik dengan mengurangi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Rakyat tidak bisa tidak dilibatkan, terutama dalam proses paling penting seperti suksesi kepemimpinan daerah. Kalau tidak, masyarakat hanya akan jadi penonton,” pungkasnya.

Empat partai koalisi Merah Putih nyatakan sikap dukung Pilkada Lewat DPRD

Di antaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Sekretaris DPW PAN Sulsel, Chaidir Syam, mengungkapkan sikap PAN terkait mekanisme Pilkada sudah jelas.

Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.