Camat Mamajang Tegaskan 334 Ketua RT/RW Bukan Penguasa, Tapi Pelayan Warga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Camat Mamajang, Andi Irdan Pandita, menegaskan Ketua RT dan RW bukan penguasa wilayah, melainkan pelayan masyarakat. 

Mereka dituntut aktif menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat paling bawah. 

Ia berharap para RT/RW yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Terlebih memperkuat pelayanan publik, menjaga stabilitas lingkungan.

Dan terpenting mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Saya berharap Ketua RT dan RW di Kecamatan Mamajang mampu membangun komunikasi yang baik dengan warga dan pemerintah kelurahan, bekerja secara kolaboratif, serta menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan harmonis,” ujarnya.

Di Kecamatan Mamajang sendiri, sebanyak 334 Ketua RT dan RW resmi dilantik pada Senin (29/12/2025) lalu.

Rinciannya 278 Ketua RT dan 56 Ketua RW. 

Jumlah tersebut merupakan bagian dari pelantikan serentak RT/RW se-Kota Makassar yang total mencapai 6.032 orang.

Terdiri dari 5.027 Ketua RT dan 1.005 Ketua RW.

Mereka dilantik Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Lapangan Karebosi, Makassar.

Andi Irdan menegaskan RT dan RW bukanlah “penguasa” di wilayahnya. 

Menurutnya, RT/RW adalah figur yang mau sibuk melayani warga dan menyampaikan kebijakan pemerintah secara aktif kepada masyarakat.

“RT/RW ini adalah orang-orang yang mau bekerja dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh Ketua RT dan RW untuk aktif menyampaikan setiap proses dan program pemerintah yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing. 

Selain itu, RT/RW diminta memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya terkait kondisi lingkungan agar intervensi pemerintah, baik bantuan sosial maupun pembangunan, dapat tepat sasaran.

Andi Irdan mengingatkan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan akibat sikap atau keberpihakan RT/RW. 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan, khususnya pasca pemilihan RT/RW.

“Kinerja RT dan RW ke depan akan menjadi perhatian pemerintah dan dapat dievaluasi sesuai aturan yang berlaku.(erl)