Dinamika PBNU Wajar, NU Sulsel Optimistis Jalan Islah Terbuka

Yang perlu dihindari adalah dorongan publik yang mendorong langkah-langkah ekstrem, seperti penggunaan AD/ART oleh Ketua Umum untuk membentuk Majelis Tahkim dengan cara yang justru memperuncing keadaan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi.

Ketiga, jangan sampai dinamika ini dipolitisasi menjelang muktamar. Ada juga sejumlah pengurus yang belum menerima SK meskipun telah muscab.

Ini perlu dirapikan agar menjelang Muktamar 2026 suasana organisasi tertib, sehingga muktamar bisa menjadi momentum islah.

Kita berharap, meskipun menghadapi problem, Gus Yahya tetap menghadiri forum muktamar, seperti teladan KH Idham Chalid di masa lalu.

Secara organisatoris, jalur penyelesaian apa yang paling tepat untuk kemaslahatan jamiyah?

Usman Sofian: NU punya tradisi penyelesaian masalah yang sangat khas: duduk bersama, bercengkerama, makan pisang goreng, lalu yasinan—cara yang disampaikan Prof Firdaus. Tradisi seperti ini telah puluhan kali menyelesaikan persoalan besar.

Selain itu, masih banyak ulama sepuh di jajaran Syuriah PBNU—seperti Gus Mus, Prof KH Ma’ruf Amin, KH Yazuli, dan KH Anwar Mansyur—yang belum bersuara.

Biasanya, jika para kiai langitan belum turun tangan, berarti mereka melihat masalah ini masih bisa diselesaikan oleh para santri dan struktur di bawah.

Keyakinan kami, masalah ini masih on the track dan masih sangat mungkin diselesaikan.

Di periode ini juga ada Majelis Tahkim, lembaga penyelesaian sengketa internal sesuai AD/ART.

Jika Gus Yahya merasa ada kejanggalan, beliau bisa mengajukan keberatan ke Majelis Tahkim. Para kiai sepuh di lembaga itu akan memberikan keputusan yang terbaik bagi jamiyah.

Kami juga berharap para ulama memberikan pesan-pesan teduh, agar warga tidak salah sikap atau terseret arus media yang cenderung memperkeruh keadaan.

Apa pesan untuk warga NU di Sulsel agar tetap tenang dan tidak terprovokasi?

Firdaus Muhammad: Pertama, cermati dan ikuti imbauan PWNU Sulsel. Tahan diri dan kedepankan adab, sehingga tidak mereduksi kewibawaan Syuriah maupun Tanfidziyah.

Persoalan ini harus diselesaikan melalui aturan organisasi PBNU.