DPRD Makassar Sorot Dugaan Intervensi dan Intimidasi dalam Pemilihan RT/RW

"Di depan kita ini kondisi seperti tidak baik-baik saja. Kelompok-kelompok, kerusuhan di mana-mana. Jangan sampai Makassar jadi pecah lagi," ujarnya.

Ada banyak potensi kerusuhan bisa terjadi dalam pemilihan RT/RW jika tidak dipersiapkan dengan baik.

Termasuk masyarakat wajib pilih.

"Jika kita sepakat pemilihan bisa berjalan netral dan berkualitas, ayo kita jalankan. Jika siap sesuai ketentuan, ayo laksanakan. Tapi kalau tidak siap, jangan dipaksakan," tegas Supra lagi.

Legislator Demokrat Usul Pemilihan Ditunda

Hal sama disampaikan legislator Demokrat, Tri Zulkarnain Ahmad.

Ia mewanti-wanti kelurahan untuk tidak bermain-main dalam proses ini.

Tri menilai, perangkat pemerintah tidak siap menjalankan pemilihan.

Ia mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW ditunda.

"Kesiapan teman-teman dalam melaksanakan pemilihan ini belum siap. Yang pertama rasanya terkait masalah pendataan. Bapak Ibu sekalian, KPU saja punya anggaran pendataan, punya waktu yang lama untuk melakukan pendataan, itu karena masih kacau balau, apalagi teman-teman PJS ini," katanya.

Petugas di lapangan bahkan tak dibekali biaya operasional untuk melakukan verifikasi calon pemilih.

Selain itu, kata Tri, anggaran pengamanan juga tidak tersedia bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang akan berjaga di lokasi pemilihan.

“Kalau terjadi apa-apa di bawah, mereka bilang tidak ada anggaran pengamanannya, Pak. Apa solusinya?” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya anggaran konsumsi bagi petugas.

“Bagaimana orang mau mengawasi pemilihan kalau hanya dikasih makan satu kali,” tambahnya.