Rappocini Gelontorkan Rp240 Juta untuk Memilih 573 Ketua RT, Logistik dan Pembayaran Honor Petugas

MAKASSAR, TRIBUN - Proses pemilihan Ketua RT/RW tahun 2025 di Kota Makassar memasuki tahap persiapan.

Di Kecamatan Rappocini sebanyak 573 Ketua RT akan dipilih secara serentak oleh warga dari sebelas kelurahan. 

Jumlah ini menjadi salah satu yang terbesar di kota, menandakan dinamika kepemimpinan di tingkat lingkungan yang sangat aktif dan membutuhkan pengelolaan pemilihan yang matang.

Dengan jumlah calon yang begitu banyak, pemerintah kecamatan mulai menyiapkan seluruh kebutuhan teknis untuk memastikan pemilihan berjalan lancar. 

Total anggaran Rp240 juta telah dialokasikan untuk mendukung seluruh rangkaian agenda, mulai dari rapat panitia, pengadaan logistik, hingga pembayaran honor petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sekretaris Camat Rappocini, Andi Zulfadli, menjelaskan bahwa besarnya skala pemilihan RT menjadi tantangan tersendiri bagi panitia.

Setiap RT akan dipilih langsung oleh warga setempat, sehingga proses pendataan pemilih dan penempatan TPS harus benar-benar akurat.

“Jumlah anggaran yang disiapkan Kecamatan Rappocini sekitar Rp240 juta untuk Pemilihan RT/RW Tahun 2025,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

Ia menambahkan, pemilihan Ketua RT yang mencapai 573 posisi membutuhkan persiapan jauh lebih detail dibandingkan pemilihan RW yang jumlahnya 107.

Saat ini panitia di setiap kelurahan tengah merampungkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pendataan ini menjadi kunci dalam menentukan kebutuhan logistik seperti surat suara, kotak suara, tinta, hingga daftar hadir.

Dengan ratusan RT yang terlibat, proses penyusunan DPT harus dilakukan berlapis agar tidak ada warga yang terlewat.

Selain itu, panitia juga tengah melakukan perekrutan petugas TPS. Setiap petugas akan menerima honor Rp220 ribu, namun jumlah petugas yang dibutuhkan cukup besar mengingat pemilih tersebar di ratusan titik.

Rappocini bahkan harus menyiapkan TPS di lingkungan yang memiliki jumlah pemilih terbanyak agar pemungutan suara tetap tertib dan tidak menumpuk.

Di tingkat kota, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar memastikan seluruh logistik pemilihan akan menggunakan desain seragam.

Kepala BPM Makassar, Andi Anshar, menekankan pentingnya kecermatan dalam menentukan jumlah surat suara, yang harus sesuai dengan DPT dari setiap RT untuk menghindari kekurangan atau pemborosan.